Lumajang Perkuat Sinergi dengan FKUB untuk Moderasi Beragama
Lumajang — Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memperkuat kolaborasi untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Komitmen itu ditegaskan saat audiensi Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, dengan pengurus FKUB di Ruang Kerja Wakil Bupati, Kamis, 9 Juli 2026. Pertemuan membahas agenda strategis 2026–2030, rencana Kemah Moderasi Beragama, serta upaya pencegahan radikalisme melalui program bersama.
Agenda strategis FKUB 2026–2030
Dalam pertemuan, FKUB memaparkan sejumlah program prioritas untuk masa bakti 2026–2030. Rencana utama meliputi pengukuhan kepengurusan baru dan penyediaan fasilitas penunjang organisasi. FKUB juga mengusulkan dukungan berupa sekretariat dan kendaraan operasional untuk memperkuat fungsi organisasi dalam jangka panjang.
Selain itu, FKUB menegaskan persiapan pelaksanaan Kemah Moderasi Beragama yang direncanakan berlangsung awal Agustus 2026 di kawasan Glagah Arum, Kecamatan Senduro. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah dialog lintas agama bagi pemuda untuk memperkuat semangat kebangsaan dan toleransi.
Fokus program: pemuda, literasi digital, dan pencegahan radikalisme
FKUB mengusulkan kolaborasi intensif dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lumajang. Prioritas kerja sama meliputi pencegahan radikalisme, peningkatan literasi digital, serta edukasi penggunaan media sosial yang bijak.
- Penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di rumah ibadah.
- Penyuluhan literasi digital untuk mencegah hoaks dan narasi ekstrem.
- Program kepemudaan lintas agama sebagai ruang dialog dan kerjasama.
Respons dan komitmen pemerintah daerah
Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma memberi apresiasi atas peran FKUB sebagai mitra strategis pemerintah. Ia menegaskan bahwa kerukunan merupakan fondasi penting bagi tercapainya pembangunan yang aman dan kondusif.
"FKUB memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen mendukung berbagai program FKUB karena kerukunan merupakan fondasi penting bagi terciptanya pembangunan daerah yang aman, damai, dan kondusif," ujar Yudha.
Yudha menambahkan bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus dirawat melalui komunikasi, dialog, dan kolaborasi antarelemen masyarakat. Menurutnya, situasi daerah yang rukun akan membuka ruang aman bagi warga untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
"Melalui kolaborasi yang semakin erat, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan gotong royong terus tumbuh di tengah masyarakat sebagai modal utama mewujudkan daerah yang aman, inklusif, dan harmonis."
Langkah ke depan
Pemkab berencana memperluas sinergi dengan FKUB, Kesbangpol, Kementerian Agama, serta tokoh masyarakat. Fokus ke depan adalah mengembangkan program moderasi beragama dan memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham radikal yang berpotensi memecah belah warga.
Rencana pelaksanaan Kemah Moderasi Beragama di Glagah Arum menjadi indikator awal kolaborasi tersebut. Bila berjalan sesuai rencana, kegiatan itu diharapkan memperkuat jejaring antarpemuda dan mendukung pembangunan kebijakan lokal yang berlandaskan toleransi.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Sri Untari: Hasto Tunjukkan Politik Berbasis Gagasan dan Disiplin
Sri Untari puji Hasto Kristiyanto sebagai contoh politik berbasis belajar, disiplin, dan prinsip; bukan seka...
Surabaya Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 7.380 Siswa
Pemkot Surabaya salurkan bantuan pendidikan dan seragam bagi 7.380 siswa desil 1–5, plus bantuan Rp350 ribu/...
PDI Perjuangan Blitar Gelar Dapur Umum Gotong Royong Setiap Tanggal 10
DPC PDI Perjuangan Kota Blitar rutin menggelar Dapur Umum Gotong Royong setiap tanggal 10 untuk memperkuat k...
DPRD Malang Desak Pembaruan Data Bansos dan Verifikasi Lapangan
Ketua Komisi D DPRD Malang minta pembaruan data bansos dan verifikasi lapangan usai reses di Polehan, agar b...
DPRD Madiun Pertanyakan SiLPA Rp154,79 Miliar di Tengah Efisiensi
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Madiun minta penjelasan kenaikan SiLPA APBD 2025 Rp154,79 miliar di tengah kebija...
Megawati Terima Grande Colar, Tegaskan Simbol Persahabatan RI-Timor-Leste
Megawati menerima Grande Colar di Dili (9 Juli 2026) dan menyebut penghargaan itu simbol persahabatan yang h...