DPRD Malang Desak Pembaruan Data Bansos dan Verifikasi Lapangan

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto akan mengawal pembaruan data bansos dan mendorong verifikasi lapangan agar bantuan tepat sasaran.

MALANG — Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, meminta pembaruan segera terhadap data penerima bantuan sosial (bansos). Permintaan itu disampaikan usai reses di Balai RW 01 Kelurahan Polehan pada Senin, 6 Juli 2026. Ia menekankan perlunya verifikasi lapangan berkelanjutan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Temuan di lapangan

Dalam pertemuan, warga melaporkan masih adanya penerima bansos yang tidak lagi memenuhi syarat. Beberapa nama penerima bahkan tercatat meski yang bersangkutan telah meninggal dunia. Temuan ini memicu kekhawatiran bahwa bantuan tidak sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Ini masalah sudah cukup lama dan menurut saya harus segera diselesaikan. Harus ada pembaruan data yang lebih akurat dan verifikasi lapangan yang berkelanjutan

Langkah DPRD

Eko menyatakan akan membawa seluruh aspirasi warga ke meja pembahasan bersama Pemerintah Kota Malang. Ia menegaskan DPRD akan mengawal proses pembaruan data agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Menurut Eko, akurasi data menjadi kunci efektivitas sejumlah program bantuan. Tanpa data yang valid, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berisiko salah sasaran.

Aspirasi lain yang diserap

Selain masalah bansos, reses juga menampung keluhan lain warga. Pokok-pokok aspirasi yang disampaikan antara lain:

• Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
• Pencairan Program Indonesia Pintar (PIP).
• Usulan pembangunan yang akan dimasukkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Metode jemput bola

Dalam kegiatan ini Eko kembali menerapkan konsep Reses Soko Kampung, yakni pendekatan jemput bola dengan mendatangi langsung lingkungan warga. Ia menjelaskan, anggota dewan harus aktif mendatangi konstituen untuk menyerap aspirasi secara langsung.

Menurut saya, serap aspirasi itu bukan masyarakat yang harus datang ke anggota dewan, tetapi justru kami yang harus datang ke masyarakat

Tindak lanjut dan koordinasi

Seluruh masukan hasil reses akan menjadi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Eko menyebut catatan itu juga akan menjadi referensi dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan langkah pembaruan data dan verifikasi lapangan, DPRD berharap penyaluran bansos seperti PKH, BLT, dan program lainnya dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada warga yang berhak.