Fraksi PDIP Soroti SiLPA Rp126,22 Miliar di APBD Kota Batu

Batu — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp126,22 miliar. Sorotan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Batu pada Senin, 21 September 2026, dengan alasan SiLPA dianggap sebagai persoalan utama dalam realisasi APBD yang perlu dicari penyebab dan solusinya agar penyerapan anggaran lebih optimal.

Besaran SiLPA dan struktur keuangan

Berdasarkan paparan struktur keuangan daerah, pendapatan daerah Kota Batu ditargetkan sebesar Rp932,16 miliar. Rinciannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp322,14 miliar dan pendapatan transfer Rp610,01 miliar. Untuk belanja, target ditetapkan Rp1,058 triliun.

Kritik terhadap komposisi belanja

Fraksi PDIP menilai komposisi belanja belum seimbang. Belanja operasi jauh lebih besar dibandingkan belanja modal yang dinilai kecil untuk ukuran investasi publik jangka panjang.

"Besarnya SiLPA ini menjadi problem utama realisasi anggaran Kota Batu. Perlu segera menjadi perhatian apa penyebab utamanya dan mencari solusi untuk tahun mendatang agar serapan anggaran lebih baik serta SiLPA dapat ditekan dalam batas wajar,"

Menurut Fraksi PDIP, belanja modal penting untuk fasilitas publik seperti pendidikan, puskesmas, jaringan air bersih, serta infrastruktur jalan dan jembatan. Komposisi anggaran sebaiknya dikaji ulang agar manfaatnya lebih terasa langsung oleh masyarakat.

Permintaan transparansi dan perbaikan administrasi

Fraksi PDIP meminta Pemkot Batu menjelaskan rinci skema penggunaan SiLPA, agar dana tidak hanya menjadi "penyeimbang administratif" tanpa dampak pembangunan. Fraksi juga menyoroti perlunya pembaruan Sistem Pemutakhiran Data Pendapatan untuk mencatat potensi pajak dan pendapatan daerah secara akurat sesuai temuan BPK RI.

Selain itu, Pemkot diminta menyampaikan data riil dan langkah konkret mengatasi kendala penagihan piutang pajak selama tahun berjalan. Fraksi PDIP mengingatkan agar perubahan alokasi anggaran tidak mengorbankan kinerja layanan dasar bagi masyarakat.

Keputusan dan tindak lanjut

Meski memberi catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke pembahasan bersama. Fraksi menegaskan akan mengawal proses agar kebijakan anggaran berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

"Kami akan terus mengawal pembahasan Raperda ini berdampak pada kemaslahatan masyarakat Kota Batu,"