Silpa APBD Jember Rp648,2 miliar, PDIP Minta Perbaikan Perencanaan

JEMBER — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyoroti Silpa APBD 2025 sebesar Rp648,2 miliar dan mendesak Pemerintah Kabupaten Jember memperbaiki perencanaan anggaran agar pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat pandangan fraksi dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Senin (22/6/2026).

Temuan Silpa dan evaluasi tata kelola

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Alfan Yusfi, menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran menunjukkan masih ada kelemahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Menurutnya, angka Silpa yang mencapai Rp648,2 miliar menjadi indikator perlunya perbaikan manajemen anggaran daerah.

Nilai tersebut tergolong cukup besar dan menunjukkan masih adanya ruang yang perlu diperbaiki dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan,

Pendapatan daerah dan optimalisasi

Selain Silpa, fraksi mencatat beberapa sumber pendapatan daerah realisasinya masih di bawah target. Kondisi ini, menurut fraksi, menuntut penguatan strategi pengelolaan pendapatan agar potensi daerah bisa dimaksimalkan untuk membiayai program pembangunan.

Alfan menekankan bahwa optimalisasi pendapatan daerah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pelayanan publik dan program pro-rakyat.

Apresiasi disertai catatan

Meski mengeluarkan kritik, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi capaian ekonomi yang disampaikan Pemkab dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Beberapa indikator makro menunjukkan perkembangan positif selama periode tersebut.

Keberhasilan tersebut harus bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja yang lebih luas, serta meningkatnya kesejahteraan petani dan pelaku UMKM,

Rekomendasi fraksi

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar evaluasi pelaksanaan APBD 2025 dijadikan dasar perbaikan. Rekomendasi utama yang diajukan meliputi langkah-langkah berikut:

1. Memperbaiki proses perencanaan agar rencana anggaran realistis dan dapat direalisasikan;
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar anggaran berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat;
3. Menguatkan strategi pengelolaan pendapatan daerah untuk mengoptimalkan potensi fiskal;
4. Memastikan capaian makro ekonomi diterjemahkan ke peningkatan kesejahteraan rakyat, lapangan kerja, dan dukungan bagi petani serta UMKM.

Fraksi berharap hasil evaluasi ini menjadi pijakan untuk menyusun APBD berikutnya dengan kualitas perencanaan yang lebih baik. Perbaikan diharapkan tidak hanya menurunkan angka Silpa, tetapi juga meningkatkan efektivitas belanja publik sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Jember.