Sertifikat Halal dan NIB Dorong UMKM Bangka Tengah Naik Kelas

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendorong pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal gratis dan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar produk mereka bisa naik kelas dan masuk ke ritel modern serta platform e-commerce. Inisiatif ini disampaikan pejabat daerah pada Sabtu, 1 Agustus 2026, sebagai upaya memperluas akses pasar dan mempermudah pelaku usaha memperoleh dukungan pemerintah. Program menekankan bahwa sertifikat halal bukan sekadar nilai tambah, melainkan syarat penting untuk penetrasi pasar yang lebih luas.

Dorongan pengurusan sertifikat halal gratis

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Bangka Tengah, Irwandi, mengatakan pemerintah membuka layanan pengurusan sertifikat halal gratis untuk UMKM. Menurutnya, sertifikasi akan membuka peluang masuk ke jaringan ritel modern dan memperlebar saluran penjualan lewat e-commerce.

"Kami ingin UMKM itu naik kelas dan mampu bersaing. Segera urus sertifikat halal gratis agar dapat memperluas akses pasar, terutama ke ritel modern dan e-commerce," kata Irwandi.

NIB sebagai identitas usaha dan syarat akses bantuan

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Feri Prihatin Akbar, menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat halal dan NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku UMKM. Ia menjelaskan NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha yang membuka akses terhadap berbagai program pemerintah.

"UMKM yang belum memiliki sertifikat halal agar dapat segera mengurus persyaratannya. Jangan ditunda-tunda karena mengurusnya sangat mudah," ucap Feri Prihatin Akbar.

Feri menambahkan bahwa tanpa NIB, pelaku UMKM akan mengalami kesulitan mengakses bantuan, pelatihan, maupun pendampingan dari pemerintah. Pernyataan ini menegaskan peran administrasi formal untuk keterhubungan UMKM dengan program suportif pemerintah.

Langkah yang disarankan untuk pelaku UMKM

Pemkab mendorong pelaku usaha segera memanfaatkan skema pengurusan sertifikat halal gratis dan mendaftarkan NIB. Langkah ini dinilai cepat dan dapat meningkatkan peluang masuk ke pasar modern serta mempermudah akses ke program pendampingan. Dengan dokumen yang lengkap, UMKM juga berpeluang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan yang disediakan pemerintah daerah.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi regional untuk memperkuat daya saing produksi lokal dan mendukung transformasi UMKM menuju pasar yang lebih formal dan terintegrasi.