Sertifikasi Rumah Gratis untuk MBR Capai 8 Juta Penerima Hingga 2028
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan program sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan menjangkau 8 juta penerima hingga 2028. Pengumuman disampaikan di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026. Program dimulai dengan target penerbitan satu juta sertifikat pada 2026 sebagai langkah awal memperkuat kepemilikan rumah bagi MBR.
Target dan jadwal penerbitan
Nusron merinci target tahapan penerbitan sertifikat: 1 juta pada 2026, 2 juta pada 2027, dan tambahan 5 juta pada 2028 sehingga total mencapai 8 juta. Ia menyebutkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 100 ribu sertifikat yang siap diterbitkan.
“Tahun ini 1 juta, yang sudah siap seratus ribu. Tahun depan 2 juta, mungkin tahun 2028 tambah 5 juta, totalnya 8 juta,”
Kelompok penerima dan persyaratan
Program ini menyasar tiga kelompok MBR yang memenuhi ketentuan pemerintah. Kelompok penerima, menurut Nusron, meliputi:
- Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- Pembangunan rumah secara mandiri oleh masyarakat berpendapatan rendah.
- Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tanpa dipungut biaya sesuai ketentuan.
Untuk pengajuan, penerima BSPS diminta membawa bukti sebagai penerima bantuan ke kantor pertanahan setempat. Pekerja formal harus melampirkan slip gaji, sedangkan pekerja informal wajib terdata hingga desil delapan dalam DTSEN.
“Untuk sertifikasi gratis bagi masyarakat, bagi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,”
Kolaborasi antar kementerian dan dukungan ekonomi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kebijakan ini memberi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kepemilikan rumah rakyat kecil.
“Itu adalah suatu karya yang luar biasa, support yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN, bagi rakyat kecil. Sertifikasi gratis digabungkan nanti dengan program BSPS yaitu bedah rumah, bagaimana mereka juga bisa diberikan sertifikasi secara gratis,”
Maruarar menambahkan pemerintah akan memadukan program sertifikasi gratis dengan program BSPS dan menyediakan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga penerima manfaat.
Implikasi dan langkah berikutnya
Program ini diharapkan memperkuat kepastian hukum bagi pemilik rumah MBR dan membuka akses pembiayaan untuk perbaikan rumah melalui KUR Perumahan. Pemerintah akan memulai penerbitan bertahap sesuai target tahunan, dan masyarakat penerima diminta menyiapkan dokumen sesuai ketentuan untuk pengajuan di kantor pertanahan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...