Pemerintah Siapkan Kota Satelit untuk Kurangi Backlog Perumahan
Pemerintah menyiapkan lahan untuk pembangunan kota satelit di beberapa provinsi sebagai upaya mengurangi backlog perumahan. Pernyataan itu disampaikan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026. Proyek ini mengikuti arahan Presiden dan akan memanfaatkan aset negara yang telah diidentifikasi.
Lokasi dan sumber lahan
Nusron menyebut lokasi tersebar di berbagai provinsi. Pemerintah sudah mengidentifikasi lahan negara yang bisa dipakai. Sebagian lahan adalah bekas hak guna bangunan yang tidak diperpanjang dan akan ditata ulang oleh negara.
- Sumatra Utara
- Sumatra Selatan
- Lampung
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Sulawesi Selatan
Nusron juga menyebut ada tiga provinsi tambahan yang masih dalam verifikasi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
"Kami sudah menyiapkan data lahan untuk pembangunan kota satelit. Dalam rangka mengatasi backlog perumahan, Bapak Presiden Prabowo Subianto akan membuat kutub-kutub kantong-kantong kota baru,"
Skala dan target pembangunan
Pemerintah menargetkan setiap titik kota satelit memiliki skala memadai. Menurut Nusron, ukuran minimal tiap kota sekitar 200 hektare. Rencana awal memperlihatkan pembangunan pada sepuluh sampai dua belas titik.
"Rata-rata satu kota minimal 200 hektare. Akan dibangun minimal, sepuluh sampai dua belas titik,"
Koordinasi antar kementerian dan fasilitas pendukung
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden. Pemerintah akan memperdalam kajian lokasi bersama kementerian terkait sebelum memulai pembangunan.
Maruarar menambahkan fasilitas pendukung akan dikembangkan bersama, termasuk kawasan pendidikan di sekitar kota satelit. Seluruh lokasi akan diteliti melalui survei lapangan untuk memastikan kelayakan.
"Sesuai arahan Presiden, titiknya ditentukan Presiden. Itu sudah ada lokasinya dan kita akan pertajam melalui survei, terima kasih dukungannya Pak Nusron yang luar biasa,"
Dampak dan langkah selanjutnya
Skema kota satelit dimaksudkan untuk memperluas pasokan hunian dan mengurai tekanan permukiman di kota besar. Langkah berikutnya adalah verifikasi lahan, survei teknis, dan penetapan titik prioritas oleh Presiden. Implementasi akan dimulai setelah kajian lokasi rampung.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...