Politik

Minat Rendah di SD, Pendaftar Sekolah Rakyat Ngawi Masih Sedikit

Bagikan:
Ilustrasi asrama dan proses seleksi Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi

Ngawi — Proses penjaringan calon siswa untuk program Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Ngawi masih berlangsung. Hingga Senin (22/6/2026) tercatat 90 calon siswa SMP, 93 calon siswa SMA, dan hanya 3 calon siswa SD. Penetapan siswa SR dijadwalkan pada 23 Juni 2026.

Data pendaftar dan jadwal penetapan

Jumlah pendaftar berbeda signifikan antar jenjang. SMP dan SMA relatif ramai, sementara SD justru minim peminat. Jadwal penetapan peserta yang telah ditetapkan diperkirakan menentukan komposisi final penerima manfaat program ini.

Tantangan: rendahnya minat orang tua

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyatakan rendahnya minat pendaftar SD menjadi salah satu tantangan utama pelaksanaan SR. Menurutnya, kekhawatiran orang tua soal sistem tinggal di asrama membuat mereka enggan mendaftarkan anak usia SD.

"Memang kendalanya di masyarakat, dari hasil rundingan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Kementerian, untuk SD ini karena anak-anak masih kecil,"

Bupati Ony menambahkan sejumlah orang tua merasa menyerahkan anak ke SR mirip menitipkan anak di pondok, sehingga masih terjadi tarik ulur.

Solusi: usulan pengisian dari panti asuhan

Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan alternatif jika kuota SD sulit terpenuhi. Salah satunya adalah mengusulkan agar slot SD SR diisi oleh anak-anak dari panti asuhan lokal.

"Kita coba mekanisme kemarin, kalau kemudian diisi oleh anak-anak kita di panti asuhan yang ada di Kabupaten Ngawi, apakah itu diperkenankan. Kalau diperkenankan kita akan mengajukan izin kepada Kementerian Sosial,"

Bupati menjelaskan usulan ini muncul karena petunjuk teknis SR saat ini menargetkan sasaran kelompok desil 1 dan desil 2. Setelah sosialisasi, penerimaan calon peserta dari kelompok tersebut baru mencapai tiga orang untuk jenjang SD.

Pertimbangan kebijakan dan tujuan program

Bupati Ony mengingatkan bahwa memaksakan kuota tanpa mempertimbangkan kesiapan anak justru akan mengurangi efektivitas program. Ia menilai anak panti asuhan lebih sesuai mengikuti pola asrama karena membutuhkan dukungan pendidikan dan pengasuhan.

"Kalau dari panti asuhan kan beda. Mereka memang tidak memiliki orang tua, mungkin hanya ibu atau ayah saja. Ketika kita komunikasikan dengan teman-teman di panti asuhan juga lebih mudah karena di SR tempatnya representatif, pendidikannya dapat, dan seterusnya,"

Langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan teknis dari kementerian terkait dan kemungkinan pengajuan izin untuk memasukkan anak panti asuhan sebagai peserta SD SR. Keputusan ini akan menentukan kelanjutan program dan cakupan sasaran bantuan pendidikan di Ngawi.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait