DPRD Malang Dorong Sistem Satu Data untuk Optimalisasi PAD

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui Sistem Satu Data Daerah untuk tekan kebocoran dan tingkatkan kualitas kebijakan fiskal.

MALANG — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, mendesak percepatan transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah pada Rapat Paripurna, Senin (15/6/2026). Dorongan itu bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meminimalkan kebocoran, dan memperbaiki akurasi kebijakan fiskal melalui data terintegrasi antar-organisasi perangkat daerah.

Dorongan untuk Transformasi Digital

Abdul Qodir menilai pengelolaan pendapatan harus beralih dari pola konvensional ke tata kelola berbasis data. Ia menekankan pentingnya sistem yang menghubungkan data antar-instansi sehingga potensi pendapatan dapat dipetakan secara presisi.

"Sudah saatnya kita berpindah dari pola kerja berbasis perkiraan menuju tata kelola berbasis data. Pemerintah yang memiliki data akurat akan mampu membaca potensi pendapatan secara presisi, mengurangi kebocoran, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan,"

Menurutnya, tanpa integrasi data yang baik, kebijakan fiskal berisiko didasarkan pada informasi parsial. Sistem terintegrasi dianggap menjadi fondasi pengelolaan pendapatan daerah yang modern dan andal.

Realisasi APBD 2025

Dorongan transformasi digital juga didasari catatan realisasi APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025. Secara kumulatif, pendapatan daerah terealisasi melebihi target tipis, namun capaian PAD belum optimal.

Capaian PAD yang mencapai 98,51 persen dipengaruhi oleh sektor retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum optimal.

Manfaat Sistem Satu Data Daerah

Abdul Qodir memaparkan beberapa manfaat implementasi Sistem Satu Data Daerah. Sistem ini diharapkan memetakan potensi pendapatan dari pajak daerah, retribusi, perizinan, pengelolaan aset, hingga kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Tanpa integrasi data yang baik, pemerintah berisiko mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang parsial. Karena itu, sistem data yang terhubung menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pendapatan daerah yang modern,"

Dengan data yang terintegrasi, perencanaan dan pengambilan keputusan fiskal dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Harapan Fraksi dan Dampak Ke Depan

Dalam fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PDI Perjuangan berharap percepatan digitalisasi membawa tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Langkah ini juga diharapkan memperkuat basis pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan yang lebih maksimal.

"Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendukung pembangunan secara maksimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Malang,"

Percepatan implementasi Sistem Satu Data akan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas fiskal dan efektivitas layanan publik di Kabupaten Malang.