Sumut Bentuk Satgas Judi Online untuk Awasi ASN dan BUMD
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi membentuk Satgas Judi Online pada Rabu, 24 Juni, sebagai upaya menindak keterlibatan aparatur dalam perjudian daring. Satgas dipimpin Kepala Satpol PP Sumut, Muttaqien Hasrimy, dan akan menggunakan data transaksi keuangan untuk mendeteksi pelanggaran.
Pembentukan dan lingkup tugas
Satgas tidak hanya menargetkan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga PPPK penuh dan paruh waktu serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Sumut. Penunjukan ketua satgas diberikan kepada Kepala Satpol PP Sumut.
"Saat ini sudah dibentuk Satgas Judi Online. Tujuannya agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut bebas dari judi online... Saya ditunjuk sebagai Ketua Satgas,"
Kerja sama dengan PPATK dan penggunaan data
Pemprov Sumut memperkuat pengawasan dengan kerja sama berbasis data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemerintah provinsi telah menyerahkan data seluruh ASN untuk dianalisis oleh PPATK.
"Dalam waktu dekat PPATK akan mengeluarkan rilis terbaru terkait ASN yang terpapar judi online,"
Muttaqien menyebut proses verifikasi dan pencocokan data sedang berlangsung. Data yang dikirimkan mencakup ASN, PPPK, dan pegawai BUMD dengan cakupan data tahun 2025. Rilis indikasi keterlibatan yang akan dirilis PPATK nanti mencakup periode 2026 sesuai rentang pemeriksaan.
"Kami sudah mengirimkan data ASN tahun 2025. Nantinya akan dirilis data ASN yang terindikasi judi online pada periode 2026 sesuai rentang waktu yang diperiksa. Kewenangan kami memang hanya pada pengawasan ASN,"
Penerapan sanksi dan tindak lanjut
Muttaqien menegaskan pembentukan satgas bukan hanya simbolis. Langkah ini merupakan penguatan pengawasan terukur berbasis analisis transaksi keuangan. Bila ditemukan bukti keterlibatan, satgas akan melakukan pembinaan dan meneruskan kasus ke organisasi perangkat daerah terkait untuk diproses sesuai aturan.
"Kami siap melaksanakan tugas. Jika ada yang kedapatan melanggar, langsung kami tindak sesuai kewenangan. Akan diberikan pembinaan dan selanjutnya diserahkan kepada OPD terkait untuk diproses sesuai aturan yang berlaku,"
Pengawasan penggunaan vape
Selain memberantas judi daring, Pemprov Sumut juga menyiapkan mekanisme pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/3/INST/2026 tentang pengawasan dan penindakan penggunaan rokok elektrik (vape) di lingkungan pemerintahan. Saat ini Satpol PP, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Daerah akan menyusun mekanisme dan sanksi agar aturan berjalan efektif.
Implikasi dan langkah ke depan
Dengan pendekatan data dan kerja sama institusional, Pemprov Sumut menunjukkan langkah lebih proaktif untuk menjaga disiplin dan integritas aparatur. Ke depan, publik dapat menantikan rilis data dari PPATK dan implementasi mekanisme penindakan terkait temuan yang muncul.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Polisi Tangkap Dua Pelaku Pemberangkatan CPMI Ilegal di Batubara
Polres Batubara menangkap dua tersangka yang diduga mengurus pemberangkatan CPMI ilegal ke Malaysia dan meny...
Polda Sumut Ungkap Perdagangan Bayi, 7 Pelaku Diamankan
Polda Sumut mengungkap perdagangan bayi di Medan; tujuh orang diamankan setelah ibu melaporkan kehilangan ba...
IKA SMAN 7 Medan Konsolidasi Jelang Rakernas dan Sarasehan 2027
IKA SMAN 7 Medan menggelar konsolidasi dengan tokoh alumni menjelang Rakernas dan Sarasehan Nasional pada 16...
Bulog dan Dinas Pangan Cek Stok Bantuan Beras Aceh Besar
Dinas Pangan Aceh Besar dan Bulog cek stok beras untuk alokasi Okt–Des 2026; penyaluran dijadwalkan awal Des...
Polda Aceh Tangani Empat Laporan Perdagangan Orang, 8 Korban
Polda Aceh menangani empat laporan TPPO: tiga naik penyidikan, satu penyelidikan; tercatat 8 korban dan 8 te...
Gubernur Dorong RSU Haji Medan Layani Seluruh Warga Sumut
Gubernur Sumut mendorong RSU Haji Medan layani seluruh warga Sumut dan pertahankan layanan nyaman serta akre...