Aceh Minta Pengolahan Blok Andaman Dilakukan di KEK Arun
Langsa — Ketua MPW HISSI Aceh, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, mendesak Pemerintah Aceh menolak rencana pengolahan migas Blok Andaman di luar wilayah Aceh. Pernyataan disampaikan pada Selasa (23/6) dengan alasan manfaat ekonomi dan pengawasan produksi harus berada di tangan daerah.
Tuntutan pengolahan di dalam Aceh
Prof. Muzakkir menegaskan hasil eksploitasi minyak dan gas Blok Andaman seharusnya diolah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Menurutnya, lokasi pengolahan di dalam Aceh akan memastikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dan memudahkan pengendalian teknis produksi.
"Pernyataan Gubernur Aceh H Muzakir Manaf yang menegaskan pentingnya keterlibatan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan Blok Andaman merupakan langkah yang harus didukung semua pihak. Investor maupun lembaga terkait tidak boleh memaksakan kehendak yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat Aceh,"
Dasar hukum dan kewenangan daerah
Dia mengingatkan bahwa penguasaan sumber daya alam diatur oleh Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks Aceh, prinsip ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), hasil kesepakatan MoU Helsinki.
Karena itu, Prof. Muzakkir menilai setiap kebijakan pengelolaan migas harus menghormati kewenangan khusus Pemerintah Aceh, dengan lembaga teknis nasional berperan sebagai koordinator sesuai ketentuan.
Seruan kepada wakil rakyat
Prof. Muzakkir juga memuji dukungan anggota DPD RI asal Aceh terhadap penguatan posisi daerah. Ia menyerukan agar seluruh anggota DPR dan DPD RI asal Aceh bersatu memperjuangkan kepentingan daerah terkait sumber daya alam.
"Seluruh wakil rakyat asal Aceh harus memiliki komitmen yang sama untuk memastikan kekayaan alam Aceh benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh."
Perubahan skema pengelolaan untuk kedaulatan ekonomi
Pengalaman masa lalu, menurut Prof. Muzakkir, menunjukkan beberapa perusahaan besar belum memberi dampak optimal bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia meminta perubahan pola dan skema pengelolaan agar manfaat ekonomi lebih dirasakan masyarakat.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya harus berpihak pada kepentingan rakyat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan Blok Andaman diharapkan menjadi titik awal kebangkitan ekonomi Aceh.
Harapan sinergi pemerintah
Di akhir pernyataannya, Prof. Muzakkir berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh membangun sinergi konstruktif dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Blok Andaman. Tujuannya agar potensi migas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pohon Pinus Tumbang Timpa Xpander di Simalungun, 1 Orang Luka Parah
Pohon pinus tumbang menimpa Mitsubishi Xpander di Simpang Palang, Simalungun; satu penumpang luka parah dan...
Pajak Daerah Sumut 2026: Sebagian Besar Belum Capai Target
Dengan enam pekan tersisa, sebagian besar jenis pajak Sumut belum capai target; PAP hampir terpenuhi sementa...
Nias Gelar Tanam Padi Serentak, Sekda Tekankan Disiplin dan Teknologi
Sekda Nias buka Gerakan Tanam Padi Serentak di Desa Soewe (19/11), tekan disiplin jadwal tanam, teknologi, d...
Realisasi Pajak Sumut 2026: PAP Nyaris Capai Target, Alat Berat Tertinggal
Realisasi pajak Sumut akhir 2026 belum optimal; PAP hampir capai target, sementara Pajak Alat Berat dan Opse...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka Perdagangan Bayi di Medan
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka perdagangan bayi di Medan setelah rekayasa pengasuhan dan rangkaian tr...
Polres Sergai Gagalkan Pengiriman PMI Nonprosedural ke Malaysia
Polres Sergai menangkap seorang agen dan menyelamatkan dua calon PMI yang hendak diberangkatkan nonprosedura...