Wakil Ketua DPRD Sumut: Narkoba, Begal, Tawuran Jadi Sorotan Reses

MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Salman Alfarisi menerima keluhan warga terkait maraknya narkoba, begal, dan tawuran saat Reses III Tahun Sidang II di Kecamatan Medan Denai dan Medan Area, Selasa (19/5). Warga meminta perlindungan dan jaminan pengobatan bagi korban kejahatan.

Keluhan warga: narkoba, begal, dan tawuran

Dalam dialog dengan masyarakat, beberapa warga mengeluhkan tingginya penyalahgunaan narkoba dan perilaku kenakalan remaja yang memicu tindak kriminal. Mereka menilai tindak kejahatan kini terjadi hampir sepanjang hari, baik siang maupun malam.

Salah seorang warga, Lukmanul Hakim, menyebut peredaran narkoba di lingkungannya sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi akar berbagai masalah kriminal.

"Masalah narkoba ini sudah sangat meresahkan. Banyak kejahatan lain yang muncul karena pengaruh narkoba,"

Keluhan lain datang dari Zahara Hasibuan yang menyoroti maraknya aksi begal dan tawuran. Zahara juga mempertanyakan belum adanya jaminan pengobatan bagi korban begal melalui BPJS Kesehatan.

Tanggapan Salman: usulan pembiayaan pengobatan korban

Menanggapi aspirasi itu, Salman menyatakan prihatin karena Sumatera Utara masih mencatat posisi tertinggi kasus narkoba sejak 2022. Ia menekankan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada warga.

"Kita sangat prihatin, Sumut ini masih peringkat satu kasus narkoba sejak tahun 2022 sampai sekarang belum berubah,"

Untuk menjawab masalah korban kriminalitas, Salman mengusulkan agar pemerintah daerah menjamin pembiayaan pengobatan korban melalui skema khusus yang bersumber dari APBD. Usulan itu akan disampaikan pada pembahasan RAPBD-P oleh DPRD Sumut.

"Kami akan sampaikan kepada gubernur ataupun wali kota agar korban begal maupun korban kriminalitas lainnya pengobatannya dapat ditanggung dalam sebuah skema khusus dari APBD, sebagai konsekuensi kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,"

Langkah berikutnya

Usulan penganggaran untuk pengobatan korban akan diusulkan dalam penyusunan RAPBD-P yang akan dibahas segera oleh DPRD Sumut. Forum reses menjadi saluran masyarakat menyuarakan kebutuhan nyata akan keamanan dan layanan kesehatan setelah menjadi korban tindak kriminal.

Perdebatan soal bagaimana mekanisme pendanaan dan kriteria penerima manfaat kemungkinan akan muncul dalam pembahasan anggaran, termasuk apakah skema tersebut menjadi solusi sementara atau bagian dari kebijakan perlindungan jangka panjang.

Pengesahan kebijakan dan alokasi anggaran tersisa pada proses legislasi di DPRD Sumut dan keputusan pemerintah daerah yang membidangi anggaran serta layanan kesehatan.