Baleg DPR Targetkan RUU Satu Data Rampung Juli 2026

Baleg DPR menargetkan RUU Satu Data Indonesia selesai pada Juli 2026. Wakil Ketua Baleg, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan pembahasan saat ini masih dalam tahap penyusunan dan berlangsung di masa sidang ketiga di Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Tujuannya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akurasi kebijakan publik.

Target penyelesaian dan jadwal

Doli mengatakan masa sidang ketiga relatif panjang, sekitar dua setengah bulan. Ia berharap RUU ini selesai paling lambat awal Juli 2026. Jika rampung, RUU akan ditetapkan sebagai inisiatif Parlemen dan dilanjutkan ke pemerintah.

Karena ini memang sudah masuk masa sidang yang ketiga, mudah-mudahan dan masa sidang ini relatif cukup panjang sekitar dua bulan setengah. Kami menargetkan mudah-mudahan Undang-Undang ini bisa selesai di masa sidang ini, paling lama awal Juli (2026)

Proses legislasi selanjutnya

Setelah penyusunan di DPR selesai, RUU akan menjadi usul inisiatif Parlemen. Dokumen itu kemudian diajukan kepada pemerintah untuk penerbitan Surat Presiden (Surpres). Surpres diperlukan untuk memulai pembahasan bersama pemerintah di tingkat pansus atau rapat-rapat terkait.

Kalau nanti kemudian ini selesai, ini menjadi Undang-Undang inisiatif DPR. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai Rancangan Undang-Undang ini menjadi undang-undang

Urgensi pengesahan RUU

Anggota Baleg lainnya, Firman Soebagyo, menegaskan urgensi RUU tersebut. Menurutnya, data adalah elemen fundamental dalam pengambilan keputusan negara. Ketepatan data menjadi syarat mutlak agar kebijakan yang dihasilkan efektif dan tepat sasaran.

Kalau data yang digunakan salah, maka output pembangunan juga akan salah. Karena itu data dan hukum adalah dua fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan

Permasalahan integrasi data

Inisiatif parlemen muncul karena masalah integrasi data antar kementerian dan lembaga yang belum kuat. Firman memberi contoh ketidaksinkronan angka produksi pangan antara kementerian teknis dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan kelemahan sistem data nasional saat ini.

Seperti contoh, ketidaksinkronan data produksi pangan antara kementerian teknis dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pernah terjadi, menjadi bukti belum solidnya sistem data nasional Indonesia

RUU ini diharapkan menjadi payung hukum untuk menyatukan standar, interoperabilitas, dan mekanisme berbagi data antar lembaga. Jika berjalan sesuai jadwal, pembahasan bersama pemerintah akan menentukan pasal teknis, sanksi, dan jadwal implementasi.

Ke depan, fokus pembahasan kemungkinan beralih pada mekanisme interoperabilitas, pengelolaan metadata, dan tata kelola akses data untuk kepentingan publik dan kebijakan. Penyelesaian RUU akan menjadi langkah penting memperkuat kualitas kebijakan nasional.