Saleh Minta RRI Jelaskan Rincian Realisasi Anggaran 2026

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta LPP RRI menyajikan laporan penggunaan anggaran semester I 2026 secara lebih rinci. Permintaan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN Antara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026. Tujuannya untuk memungkinkan DPR mengevaluasi efektivitas penggunaan dana publik.

Permintaan rincian anggaran

Saleh menyoroti struktur anggaran RRI yang terdiri atas belanja pegawai dan belanja operasional. Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai komponen yang masuk ke masing-masing pos agar DPR memperoleh gambaran penggunaan anggaran secara utuh.

Pertanyaan soal belanja pegawai

Anggota DPR itu mengutip angka total yang disampaikan dalam rapat dan meminta rincian distribusi pada pos belanja pegawai. Ia menekankan agar laporan tidak hanya menampilkan jumlah agregat, tetapi juga uraian kegiatan di dalamnya.

"Kalau dia punya anggaran seperti kata Bapak tadi, Rp931 miliar, dia buat di situ belanja pegawainya Rp610 miliar. Kemudian operasionalnya Rp320 miliar, jadilah dia dapat menjadi Rp931 miliar,"

Saleh juga memperingatkan agar pos belanja pegawai tidak berisi kegiatan non-gaji yang tidak dijelaskan secara terperinci. Ia mencontohkan kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas yang harus dicatat terpisah jika dimasukkan dalam pos tersebut.

"Nah jangan sampai ternyata di dalam belanja pegawai itu, malah justru ada yang bukan gaji bulat Pak, ada lagi kegiatan di dalamnya, kegiatan kepegawaian lah. Mungkin pelatihan semacam itu, ya kan upgrading istilahnya,"

Penjelasan manajemen RRI

Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, menjelaskan pagu anggaran RRI tahun 2026 mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi APBN. Meski demikian, manajemen menyatakan tetap mengoptimalkan program prioritas dan meningkatkan efektivitas belanja.

"Pagu tertinggi kami capai di tahun 2021, itu sebesar Rp1,4 triliun. Namun pada saat itu pelaksanaan anggaran terdampak kebijakan efisiensi dan refocusing akibat pandemi COVID-19,"

Hendrasmo menambahkan bahwa pagu anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp997,71 miliar dan periode 2022–2025 menunjukkan tren stabil dengan peningkatan bertahap untuk mendukung transformasi digital dan penguatan layanan siaran publik.

Dampak dan langkah selanjutnya

Permintaan DPR untuk rincian anggaran bertujuan memperkuat dasar evaluasi dan pembahasan anggaran ke depan. Dengan data lebih rinci, DPR bisa menilai apakah alokasi dana sesuai prioritas layanan publik dan program transformasi RRI.

LPP RRI perlu menyiapkan dokumen terperinci yang memisahkan komponen gaji, tunjangan, dan kegiatan kepegawaian lainnya agar proses pengawasan dan pembahasan anggaran berlangsung transparan dan berbasis data.