Kejati Sumut Hentikan Kasus Penganiayaan Lewat Restorative Justice
Medan — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyetujui penghentian penuntutan perkara penganiayaan terhadap Petrus Munthe Rajagukguk melalui mekanisme restorative justice setelah korban memaafkan dan kedua pihak sepakat berdamai. Keputusan itu diambil usai ekspose permohonan penyelesaian perkara yang diajukan Kejaksaan Negeri Belawan dan Jaksa Fasilitator, dan dikomunikasikan pada Senin (6/7).
Keputusan dan dasar hukum
Keputusan disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, setelah menerima paparan dari Jaksa Fasilitator dan tim tindak pidana umum. Awalnya, Petrus diduga melanggar Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan sempat diproses hukum.
Kronologi singkat kejadian
Perkara berawal pada Selasa, 30 September 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Inspeksi, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Pada saat itu Petrus memukul Juju Juniati karena tersinggung atas ucapan korban kepada istrinya.
Alasan penerapan restorative justice
Dalam perkembangan penyelesaian, korban menyatakan maaf tulus dan kedua belah pihak sepakat berdamai tanpa syarat. Tersangka mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, serta berjanji tidak mengulangi tindakannya. Selain itu, tokoh masyarakat setempat, termasuk Camat Medan Deli, memohon agar perkara diselesaikan dengan pendekatan kearifan lokal lewat mekanisme restorative justice.
Pernyataan pejabat
Kejaksaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan dan menerapkan hukum secara adil dengan mengedepankan hati nurani dan kepentingan kemanusiaan. Harus ada jaminan bahwa dengan restorative justice diharapkan kehidupan sosial di masyarakat akan berjalan dengan baik tanpa ada dendam atau kebencian. Ini cita-cita hukum kita saat ini
Menurut Muhibuddin, penerapan restorative justice merupakan wujud kehadiran negara yang menekankan nilai kemanusiaan sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Dia juga menyebut tersangka belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga, faktor yang turut dipertimbangkan dalam keputusan tersebut.
Dampak dan prospek
Penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif diharapkan meredam potensi konflik lanjutan dan memulihkan hubungan sosial di lingkungan terdampak. Kejaksaan mendorong penyelesaian serupa bila memenuhi syarat hukum dan kemanusiaan, sehingga penyelesaian pidana dapat berjalan adil tanpa menimbulkan kebencian berkepanjangan.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Pohon Pinus Tumbang Timpa Xpander di Simalungun, 1 Orang Luka Parah
Pohon pinus tumbang menimpa Mitsubishi Xpander di Simpang Palang, Simalungun; satu penumpang luka parah dan...
Pajak Daerah Sumut 2026: Sebagian Besar Belum Capai Target
Dengan enam pekan tersisa, sebagian besar jenis pajak Sumut belum capai target; PAP hampir terpenuhi sementa...
Nias Gelar Tanam Padi Serentak, Sekda Tekankan Disiplin dan Teknologi
Sekda Nias buka Gerakan Tanam Padi Serentak di Desa Soewe (19/11), tekan disiplin jadwal tanam, teknologi, d...
Realisasi Pajak Sumut 2026: PAP Nyaris Capai Target, Alat Berat Tertinggal
Realisasi pajak Sumut akhir 2026 belum optimal; PAP hampir capai target, sementara Pajak Alat Berat dan Opse...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka Perdagangan Bayi di Medan
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka perdagangan bayi di Medan setelah rekayasa pengasuhan dan rangkaian tr...
Polres Sergai Gagalkan Pengiriman PMI Nonprosedural ke Malaysia
Polres Sergai menangkap seorang agen dan menyelamatkan dua calon PMI yang hendak diberangkatkan nonprosedura...