Reses DPRD Sumenep 2026: Aspirasi Warga Jadi Dasar Kebijakan dan Anggaran

SUMENEP – Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, meminta semua aspirasi masyarakat menjadi pijakan utama penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.

Pernyataan itu disampaikan saat penutupan Reses III DPRD Sumenep pada Sabtu, 18 Juli 2026, di Sumenep. Zainal menekankan hasil reses tidak boleh hanya berakhir sebagai laporan, melainkan harus diterjemahkan menjadi program yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Aspirasi sebagai dasar kebijakan

Zainal mengatakan fungsi reses adalah bagian dari tugas representasi anggota dewan. Ia menegaskan wakil rakyat wajib menyerap dan membawa kembali persoalan masyarakat dalam ruang perencanaan.

"Ini kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi rakyat secara langsung di wilayah pemilihannya,"

Menurut Zainal, seluruh masukan yang dihimpun dari tiap fraksi akan menjadi referensi penyusunan program pembangunan dan kebijakan anggaran daerah. Hasil reses harus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran, ujarnya.

Prioritas kebutuhan warga

Berdasarkan laporan dari tujuh fraksi DPRD, kebutuhan pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi terbanyak. Selain itu, masyarakat juga menyuarakan peningkatan kualitas pelayanan publik dan sektor sosial dasar.

• Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi.
• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
• Pengembangan pertanian dan perikanan.
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Zainal menegaskan bahwa usulan tersebut mencerminkan kebutuhan yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah. Ia meminta agar setiap fraksi menindaklanjuti laporan reses dengan prioritas yang jelas.

"Jadi, hasil serap aspirasi yang sebelumnya telah dilaporkan oleh setiap fraksi itu harus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah,"

Tindak lanjut pemerintah daerah

Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, menyatakan seluruh aspirasi yang dihimpun melalui Reses III akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia berjanji hasil serap aspirasi akan dibahas bersama legislatif untuk menentukan langkah prioritas.

"Hasil serap aspirasi itu akan menjadi perhatian serius bagi kami. Nanti akan kami bicarakan bersama legislatif. Kita harus selektif dalam menyikapi persoalan ini, sehingga seluruh usulan yang masuk dapat menjadi perhatian serius bagi kami,"

Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan menyusun langkah konkret yang menghubungkan usulan masyarakat dengan anggaran dan program operasional. Penyusunan skala prioritas menjadi kunci agar alokasi anggaran tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.