Renny: Reses PDI Perjuangan Harus Hasilkan Kebijakan Pro Rakyat

Surabaya — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Renny Pramana, menegaskan reses yang digelar 25 Juli–1 Agustus 2026 harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan pro rakyat, bukan sekadar laporan administrasi. Ia mengingatkan 20 anggota fraksi yang melaksanakan reses di sekitar 120 titik di berbagai kabupaten dan kota agar membaca persoalan riil warga dan membawa pulang pekerjaan rumah rakyat untuk diperjuangkan.

Inti arahan saat reses

Renny menyampaikan arahan tersebut saat memimpin komunikasi internal fraksi pada Selasa, 28 Juli 2026. Ia meminta setiap anggota menyerap, mencatat, dan memetakan aspirasi berdasarkan prioritas. Tujuannya agar hasil reses menjadi dasar kebijakan, bukan sekedar tumpukan laporan administratif.

"Hasil reses tidak boleh berakhir sebagai tumpukan laporan administrasi. Seluruh aspirasi harus menjadi agenda perjuangan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur agar pembangunan semakin tepat sasaran," ujar Renny.

"Reses jangan berhenti sebagai agenda menyerap aspirasi. Saya ingin seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan pulang membawa pekerjaan rumah rakyat," tambahnya.

Data ekonomi dan tantangan daerah

Renny mengingatkan bahwa capaian makro belum otomatis berarti pemerataan manfaat. Pada triwulan I 2026, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,96 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Namun angka pengangguran terbuka masih tercatat 3,55 persen dengan jumlah angkatan kerja 25,14 juta orang.

Sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Karena itu, Renny menekankan perlunya kebijakan yang menjawab kebutuhan sektor primer sekaligus membuka lapangan kerja di sektor lain.

Prioritas aspirasi dan isu lapangan

Menurut Renny, anggota fraksi wajib peka terhadap persoalan di daerah pemilihan masing-masing. Beberapa isu yang harus dicatat dan diadvokasi antara lain:

• Jalan desa yang rusak dan infrastruktur lokal.
• Irigasi yang tidak berfungsi bagi pertanian.
• Akses pendidikan dan layanan kesehatan.
• Permasalahan petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM.
• Peluang kerja dan pengembangan ekonomi lokal.

Ia menegaskan setiap aspirasi harus didengar, dicatat, dan dipetakan berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya, fraksi akan mengawal isu-isu tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pusat.

Penutup: Tanggung jawab politik

Renny menutup arahan dengan menekankan tanggung jawab politik anggota fraksi. Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat harus melahirkan harapan bahwa persoalan yang menjadi kewenangan pemerintahan akan dikawal hingga mendapat penyelesaian.

"Apa yang didengar di lapangan harus menjadi tanggung jawab politik untuk kita perjuangkan bersama hingga melahirkan solusi dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Renny.

Dengan langkah itu, fraksi berharap reses tidak hanya menjadi rutinitas konstitusional tetapi menjadi titik awal kebijakan yang berdampak langsung bagi warga Jawa Timur.