Warga Surabaya Keluhkan Biaya Pendidikan dan Lapangan Kerja saat Reses

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, melakukan reses akhir Mei 2026 dan menerima keluhan warga terkait biaya pendidikan, pencairan bantuan sekolah, serta minimnya lapangan kerja di beberapa kelurahan kota.

Pendidikan: bantuan tertunda dan biaya sekolah

Dalam dialog terbuka pada Senin (25/5/2026) dan Selasa (26/5/2026), warga menyampaikan masalah utama soal biaya pendidikan dan bantuan yang belum cair. Irma, warga Tembok Dukuh, mengatakan pengajuan bantuan untuk anaknya di SLB Bangun Bangsa Pasar Keling sudah diajukan melalui kelurahan sejak tiga bulan lalu, namun belum ada kepastian.

“Sudah diajukan sejak beberapa bulan lalu, tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi,”

Keluhan serupa datang dari Titin di Kelurahan Mojo. Ia mempertanyakan kejelasan pencairan PIP dan bantuan pendidikan lainnya yang dinilai belum menjangkau seluruh keluarga yang membutuhkan.

Lapangan kerja dan fasilitas lingkungan

Selain pendidikan, warga juga menyorot sulitnya mendapat pekerjaan tetap. Roslina dari RT 1 RW 7 meminta pemerintah memperluas akses informasi dan peluang kerja bagi pencari kerja lokal.

Warga juga mengusulkan perbaikan fasilitas lingkungan dan pendukung kegiatan sosial serta pendidikan anak usia dini. Usulan utama meliputi:

• Penambahan lampu penerangan jalan umum (PJU).
• Pengadaan sound system untuk kegiatan warga.
• Peningkatan sarana pendukung untuk PAUD.

Tindak lanjut legislator

Budi Leksono, yang akrab disapa Buleks, mengatakan persoalan pendidikan dan pekerjaan memang sering muncul dalam setiap agenda reses yang digelarnya. Ia menilai hal itu mencerminkan masih perlu adanya perhatian serius terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Persoalan SPP dan kebutuhan pekerjaan memang paling banyak disampaikan warga. Ini menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat masih perlu mendapat perhatian serius,”

Politikus PDI Perjuangan ini memastikan seluruh aspirasi akan diinventarisasi dan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, pendidikan dan pekerjaan menjadi sektor penentu kualitas hidup masyarakat.

“Kami tampung seluruh aspirasi masyarakat. Persoalan pendidikan menyangkut masa depan anak, sementara pekerjaan menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga,”

Buleks menegaskan reses bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana mendengar persoalan riil masyarakat dan memperjuangkannya dalam pembahasan kebijakan di DPRD. Semua masukan akan ditindaklanjuti agar masyarakat merasakan manfaatnya.

Informasi tambahan tentang kegiatan partai di wilayah ini tersedia di Google News.