DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Induk Rekonstruksi Sumatra

DPR dan pemerintah sepakat menyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Sumatra. Kesepakatan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Senin, 25 Mei 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagai upaya percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan publik bagi masyarakat terdampak.

Rincian rencana dan persetujuan anggaran

Pada pertemuan koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera pemerintah, dibahas rencana kerja hingga aspek teknis pelaksanaan di lapangan. Pembahasan juga mencakup alokasi anggaran yang diperlukan untuk fase pemulihan.

"Kami sudah membahas Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan anggaranya telah disetujui oleh pemerintah," kata Sufmi Dasco Ahmad usai rapat.

Menurut delegasi DPR, koordinasi diperlukan agar teknis pelaksanaan kementerian dan lembaga sinkron dengan kebutuhan daerah terdampak.

Tahapan penanganan dan pembentukan Satgas

Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa penanganan bencana dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap awal adalah tanggap darurat yang berjalan di bawah komando langsung Presiden. Selanjutnya, pemerintah membentuk Satgas pada 8 Januari untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Listrik, BBM, internet umumnya semuanya sudah berjalan lancar. Kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Satgas bertugas mempercepat masa transisi dari tanggap darurat menuju fase eksekusi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Progres lapangan dan tantangan

Menurut keterangan pemerintah, layanan dasar seperti pasokan listrik, bahan bakar, dan internet umumnya telah pulih. Namun beberapa akses desa masih terputus akibat longsor, sehingga distribusi bantuan dan pengerjaan rekonstruksi belum merata.

Sinkronisasi antara DPR dan kementerian/lembaga dinilai krusial untuk memastikan rencana teknis berjalan sesuai target dan anggaran terserap efektif di lapangan.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan masuknya fase eksekusi dan dukungan anggaran yang disetujui, pemerintah dan DPR berharap pemulihan dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak. Koordinasi lintas lembaga dan percepatan akses ke kawasan terisolir akan menjadi fokus dalam beberapa minggu mendatang.