DPRD Medan Ajukan Ranperda PBG untuk Perbaiki Perizinan dan Optimalkan PAD

Medan — Komisi IV DPRD Kota Medan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai hak inisiatif DPRD. Langkah ini dimaksudkan untuk memperbaiki proses perizinan bangunan yang dianggap sulit dan mahal serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengajuan disampaikan pada 2 Agustus dan ditargetkan masuk Prolegda pada 2027.

Alasan pengajuan Ranperda

Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, mengatakan banyak bangunan belum memiliki PBG karena prosedur pengurusan dianggap memberatkan. Hambatan utama adalah biaya jasa konsultan dan arsitek yang tinggi, selain birokrasi yang panjang.

Sebagai hak inisiatif DPRD Medan, kami mengajukan Ranperda PBG ke Bapemperda DPRD Medan. Kita harapkan tahun 2027 telah masuk menjadi Prolegda,

Poin utama yang akan diatur

Komisi IV merencanakan beberapa perubahan aturan untuk memangkas hambatan perizinan. Salah satu fokus utama adalah evaluasi biaya jasa konsultan yang saat ini dinilai berlebihan dan membuat pemilik bangunan enggan mengurus PBG.

Bayangkan saja, biaya konsultan bisa lima kali lipat dari besarnya biaya retribusi PBG. Ini kan aneh, maka pemilik bangunan malas mengurus PBG,

Ranperda juga dirancang untuk menutup celah praktik pungli, mempercepat layanan, dan menata ulang mekanisme retribusi sehingga PAD tidak bocor.

Penegakan sanksi dan acuan hukum

Dalam penyusunan draf, Komisi IV mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Lailatul Badri menyebut akan mengusulkan penerapan sanksi administratif yang tegas, termasuk denda sebagai upaya mendorong kepatuhan.

Ia menyampaikan rencana usulan denda 10 persen dari nilai bangunan bagi pemilik yang tidak memiliki PBG, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Cipta Kerja. Selain denda, UU tersebut juga mengatur sanksi lain hingga pembongkaran bangunan.

Proses legislasi dan keterlibatan publik

Pengajuan Ranperda sudah menjadi kesepakatan Komisi IV dan masuk agenda kerja. Komisi berencana melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pembahasan agar regulasi tidak merugikan pihak tertentu dan tetap berpedoman pada aturan.

Lailatul Badri juga meminta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan untuk bersikap proaktif. Dukungan teknis dari dinas diharapkan membuat proses perizinan berjalan profesional dan tidak menghambat warga.

Implikasi dan harapan

Jika disahkan, Ranperda PBG diharapkan mendorong semua bangunan memiliki izin resmi, menjaga penataan kota, dan meningkatkan pendapatan daerah. Perbaikan sistem juga diharapkan memutus praktik pungli dan mengurangi beban biaya bagi masyarakat.