KemenPPPA Waspadai Radikalisme Digital pada Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 112 siswa terpapar radikalisme digital di 26 provinsi. Temuan itu muncul dari pemantauan konten di media sosial dan game online, sehingga pemerintah menyiapkan strategi edukasi digital yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat perlindungan anak. Laporan ini disampaikan pada 27 Mei 2026 di Jakarta.
Temuan dan pola paparan
Data menunjukkan rata-rata usia anak yang terpapar mencapai 13 tahun. Paparan terjadi melalui platform video, aplikasi percakapan, dan komunitas tertutup di media sosial. Penyebaran propaganda memanfaatkan pendekatan emosional yang mudah menyentuh kelompok remaja.
Pemantauan menyoroti peran platform sebagai pengakselerasi penyebaran konten radikal. Akibatnya, anak-anak lebih rentan karena belum memiliki literasi digital yang memadai.
Peran keluarga dan edukasi
KemenPPPA menekankan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak di ruang digital. Pengawasan orang tua dan komunikasi yang sehat disebut sebagai langkah utama untuk mencegah paparan lebih jauh.
“Edukasi keluarga harus terus diperkuat agar anak memiliki ruang digital aman. Orang tua perlu memahami pola pengawasan dan komunikasi sehat,”
ujar Titi Eko Rahayu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA.
Upaya pemerintah dan regulasi
Selain program sosialisasi, KemenPPPA menggelar pelatihan deteksi dini radikalisme yang menyasar orang tua, guru, dan anak. Pemerintah juga memperkuat kerangka hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 untuk meningkatkan perlindungan anak di ranah digital.
- Sosialisasi dan pelatihan deteksi dini bagi keluarga dan guru
- Penyusunan materi edukasi digital yang sesuai usia
- Penegakan regulasi nasional untuk perlindungan anak daring
Pandangan pakar
Direktur ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, mengingatkan bahwa propaganda digital terus berubah mengikuti fitur dan kebiasaan pengguna pada setiap platform. Ia menekankan perlunya konten edukasi yang mampu bersaing dengan arus informasi di media sosial remaja.
“Pendekatan edukasi harus disesuaikan dengan karakter anak dan perkembangan platform digital. Konten edukasi harus bersaing dengan arus informasi media sosial,”
Implikasi dan langkah ke depan
Pencegahan radikalisme digital pada anak membutuhkan sinergi antar-institusi, keluarga, dan platform teknologi. Pendekatan yang lebih personal dan adaptif terhadap perkembangan platform dianggap kunci untuk menurunkan angka paparan.
Ke depan, pemerintah dan lembaga masyarakat diharapkan memperluas program literasi digital serta meninjau efektivitas regulasi untuk merespons taktik propaganda yang terus berubah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Kaji Pelarangan Vape Jika Dipakai untuk Narkoba
Pemerintah hanya mengkaji pelarangan vape yang dipakai untuk narkoba; DPR mendukung, keputusan menunggu hasi...
Pameran Foto 'Belajar Tanpa Batas' Perkuat Literasi Sekolah Rakyat
Pameran foto "Belajar Tanpa Batas" (21–25 Juli 2026, TIM) memaparkan peran Sekolah Rakyat dan fotografi untu...
Pertagas Ajak 25 Siswa Jelajahi Ikon Jakarta di Hari Anak Nasional
Pertagas menggelar Jakarta Discovery Day pada 23 Juli 2026, membawa 25 siswa SD keliling ikon Jakarta untuk...
Purbaya: Pemerintah Kecualikan Empat Negara dari Aturan DHE SDA
Purbaya menyebut empat negara dikecualikan dari kewajiban DHE SDA karena perjanjian bilateral dan investasi...
P2MI Gandeng Kemenkum dan Kemen PPPA Perkuat Perlindungan PMI
P2MI bekerja sama dengan Kemenkum dan Kemen PPPA untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dari hulu samp...
PERSAGI: Standar Bahan Baku Kunci Keberhasilan Program MBG
PERSAGI minta BGN perkuat standar bahan baku MBG untuk memastikan kecukupan gizi bagi bumil, busui, balita,...