Menteri PU Gandeng BKN Perkuat Integritas ASN

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu, 22 Juli 2026 di Jakarta Selatan untuk memperkuat integritas ASN dan mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme serta tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Kolaborasi PU dan BKN untuk penguatan ASN

Pertemuan antara Menteri Dody dan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan komitmen bersama membangun sistem kepegawaian yang lebih profesional. Dody menyatakan peran BKN krusial untuk memperbaiki kualitas serta integritas aparatur sipil negara yang bertugas di Kementerian PU.

Menurutnya, ASN merupakan salah satu pilar penyelenggaraan negara selain TNI dan Polri, sehingga perlu pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diarahkan pada program pembinaan ASN yang terstruktur secara nasional.

Isu internal: absensi dan jeratan judol

Menteri Dody juga menyoroti sejumlah masalah internal yang muncul belakangan. Fokus utama adalah ketidakpatuhan pada absensi elektronik dan indikasi keterlibatan pegawai dalam praktik judi online (judol).

Tindak lanjut dan perbaikan internal

Dody mengatakan masalah tersebut sedang dibahas untuk diselesaikan secara tuntas. Ia menyebutkan akan membuka ruang dialog rutin dengan pegawai guna memperbaiki kedisiplinan dan memberi perspektif baru terkait pengembangan karier ASN.

"Kita tadi berdiskusi bagaimana BKN itu bisa membantu Kementerian PU untuk memperkuat ASN yang bertugas di Kementerian PU. Sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance."

Untuk kasus indikasi transaksi judi online, data yang ada akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal. Pemeriksaan diharapkan memberi dasar tindakan disipliner atau penegakan aturan sesuai ketentuan.

Dampak dan prospek ke depan

Kolaborasi dengan BKN diharapkan melahirkan program pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan menata kembali tata kelola internal supaya Kementerian PU mampu mempertahankan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional.

Dengan langkah pemeriksaan internal dan dialog yang lebih intens, Kementerian berharap perbaikan kinerja ASN akan terlihat dalam waktu dekat, serta mengurangi risiko pelanggaran disiplin dan praktik ilegal.