PSI DPRD Medan Setujui Ranperda APBD 2025, Catat PAD dan Serapan Rendah
Medan, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7), namun memberi catatan serius terkait rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan serapan anggaran.
Keputusan paripurna dan catatan utama
Keputusan disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda. Fraksi PSI menerima Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah rekomendasi perbaikan.
Fraksi mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai Rp6,32 triliun atau 90,80 persen dari target Rp6,97 triliun. Deviasi PAD sebesar 16,54 persen dinilai menunjukkan target belum realistis.
Serapan belanja dan perencanaan anggaran
Realisasi belanja daerah baru mencapai Rp5,84 triliun atau 82,56 persen dari pagu Rp7,07 triliun. Fraksi PSI menilai rendahnya serapan menjadi indikasi perencanaan yang kurang matang dan potensi SiLPA yang besar.
Rendahnya serapan anggaran harus menjadi evaluasi serius. Perencanaan harus lebih matang agar SILPA dapat ditekan dan program pembangunan berjalan tepat waktu.
Rekomendasi konkret PSI
Untuk meningkatkan PAD dan mempercepat serapan, PSI meminta Pemko Medan melakukan langkah-langkah berikut:
- Mengoptimalkan PAD melalui retribusi persampahan, parkir tepi jalan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Daerah: PUD Pasar, PUD Rumah Potong Hewan, dan PUD Pembangunan.
- Memperbaiki perencanaan anggaran OPD dan mempercepat penyusunan Detail Engineering Design agar proyek tidak terlambat.
- Meminta PUD Pasar dan PUD Pembangunan menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan.
Pelaksanaan proyek dan layanan publik
PSI juga menyoroti kebutuhan untuk segera mengoperasikan fasilitas hasil proyek multiyears 2023-2024. Fraksi mendorong kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk mempercepat normalisasi sungai serta penanganan banjir.
Di sektor layanan publik, PSI mendesak peningkatan sosialisasi program Universal Health Coverage dan evaluasi terhadap rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang.
Isu lingkungan, keamanan, dan BRT
Fraksi meminta perhatian atas dampak penebangan sekitar 2.700 pohon dan mengusulkan pembentukan Satgas Anti Narkoba di tingkat lingkungan. Selain itu, PSI mengusulkan agar biaya operasional Bus Rapid Transit dibebankan ke pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar tidak membebani APBD Kota Medan.
Meski memberi catatan luas, PSI resmi menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan harapan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti Pemko Medan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pohon Pinus Tumbang Timpa Xpander di Simalungun, 1 Orang Luka Parah
Pohon pinus tumbang menimpa Mitsubishi Xpander di Simpang Palang, Simalungun; satu penumpang luka parah dan...
Pajak Daerah Sumut 2026: Sebagian Besar Belum Capai Target
Dengan enam pekan tersisa, sebagian besar jenis pajak Sumut belum capai target; PAP hampir terpenuhi sementa...
Nias Gelar Tanam Padi Serentak, Sekda Tekankan Disiplin dan Teknologi
Sekda Nias buka Gerakan Tanam Padi Serentak di Desa Soewe (19/11), tekan disiplin jadwal tanam, teknologi, d...
Realisasi Pajak Sumut 2026: PAP Nyaris Capai Target, Alat Berat Tertinggal
Realisasi pajak Sumut akhir 2026 belum optimal; PAP hampir capai target, sementara Pajak Alat Berat dan Opse...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka Perdagangan Bayi di Medan
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka perdagangan bayi di Medan setelah rekayasa pengasuhan dan rangkaian tr...
Polres Sergai Gagalkan Pengiriman PMI Nonprosedural ke Malaysia
Polres Sergai menangkap seorang agen dan menyelamatkan dua calon PMI yang hendak diberangkatkan nonprosedura...