Prabowo Targetkan Indonesia Setop Impor Minyak dan LPG

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menghentikan impor minyak dan LPG "dalam waktu sesingkat-singkatnya" saat meluncurkan Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026. Target ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi.

Target penghentian impor minyak dan LPG

Presiden menyatakan kombinasi pengembangan energi terbarukan dan peningkatan produksi migas perlu dipercepat agar impor energi bisa dihentikan. Ia menegaskan tidak ingin Indonesia mengimpor lagi minyak maupun tabung LPG.

"Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak!"

"Kita tidak boleh impor lagi, insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,"

Peran PLTS 100 GWp

Peluncuran PLTS 100 GWp menjadi momentum Presiden menegaskan arah pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Program ini ditargetkan selesai dalam tiga tahun, dengan peluang percepatan hingga dua tahun jika memungkinkan.

Presiden menyinggung potensi energi lain seperti geotermal dan lapangan gas baru sebagai bagian dari kombinasi sumber energi yang diandalkan untuk mencapai target tersebut.

Instruksi ke kementerian dan kesiapan pelaksana

Presiden meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan target-target itu terlaksana. Menteri Bahlil menyatakan kesiapan untuk menjalankan arahan Presiden.

Dampak dan konteks kebijakan

Program PLTS 100 GWp dan upaya meningkatkan lifting minyak serta eksplorasi gas diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah ini juga bertujuan mengurangi beban impor yang selama ini mempengaruhi neraca energi dan fiskal negara.

Dengan kombinasi percepatan proyek tenaga surya dan pemanfaatan sumber energi domestik lainnya, pemerintah berharap dapat mencapai kemandirian energi dalam waktu dekat sesuai target yang diumumkan hari ini.

Ke depan, pelaksanaan target ini akan bergantung pada percepatan pembangunan infrastruktur PLTS, kebijakan dukungan fiskal dan regulasi, serta koordinasi antar-kementerian dan pelaku usaha energi.