Prabowo: Pemerataan Jadi Tantangan Utama Ekonomi Pancasila

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerataan hasil pembangunan menjadi tantangan utama dalam penerapan ekonomi Pancasila. Pernyataan itu disampaikan saat upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026.

Pernyataan Presiden soal pemerataan

Dalam amanatnya, Presiden mengatakan bahwa meski perekonomian Indonesia tumbuh selama beberapa dasawarsa, pertumbuhan itu belum tentu dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.

"Tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,"

Ia meminta evaluasi jujur terhadap distribusi manfaat pembangunan. Menurut Presiden, penting memastikan bahwa kenaikan output ekonomi diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Indonesia punya modal sumber daya besar

Presiden menilai negara memiliki modal besar untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan, terutama karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Ia menyebut Indonesia sebagai produsen komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern dan menegaskan peran komoditas tersebut untuk penguatan ekonomi nasional.

• Tembaga
• Timah
• Emas
• Logam tanah jarang
• Nikel
• Batu bara
• Kelapa sawit

"Kita adalah salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting... Kita juga produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, serta komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting,"

Pancasila sebagai pedoman menyeluruh

Presiden menegaskan bahwa Pancasila lahir dari sejarah panjang, budaya, dan cita-cita bangsa. Karena itu, ia meminta agar nilai-nilai itu tidak sekadar menjadi retorika upacara.

Menurutnya, Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk sebagai landasan membangun sistem ekonomi yang adil dan berpihak kepada rakyat.

Implikasi dan langkah ke depan

Pernyataan Presiden memicu fokus pada kebijakan yang mampu memperbaiki distribusi manfaat ekonomi. Pemerintah perlu menerjemahkan prinsip Pancasila ke dalam kebijakan fiskal, investasi, dan pengelolaan sumber daya agar manfaatnya menyentuh daerah dan kelompok miskin.

Langkah konkret yang diharapkan meliputi peningkatan nilai tambah komoditas, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan kebijakan redistributif untuk memperkecil kesenjangan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi dapat berbuah keadilan bagi seluruh rakyat.