Prabowo Buka Peluang Ekonomi di EEF ke-11 Vladivostok
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok awal September 2026 untuk membuka peluang investasi bagi Indonesia. Pemerintah memanfaatkan forum internasional itu guna memperkuat kerja sama perdagangan bilateral dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Landasan kebijakan luar negeri
Pemerintah menegaskan kunjungan ini berlandaskan prinsip bebas aktif yang diarahkan untuk kepentingan nasional. Informasi resmi mengenai agenda itu dirilis oleh Badan Komunikasi Pemerintah pada Senin, 7 September 2026.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menjelaskan landasan hukum kebijakan tersebut. Ia mengutip aturan yang menjadi rujukan dalam politik luar negeri Indonesia.
"Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional," kata Qodari.
Misi ekonomi dan penawaran investor
Qodari menegaskan setiap kunjungan Presiden membawa misi ekonomi strategis. Di EEF, Prabowo tampil sebagai tamu kehormatan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengajak investor global menanamkan modal di Indonesia.
"Bagi Presiden Prabowo, setiap agenda kunjungan luar negeri selalu diarahkan sebagai bagian dari upaya mencari solusi, membuka peluang ekonomi, dan membawa manfaat nyata kembali ke Indonesia," ujar Qodari.
Pemerintah juga mendorong peningkatan nilai perdagangan bilateral jika perjanjian pasar bebas Uni Ekonomi Eurasia resmi berlaku. Langkah itu dinilai dapat memperluas akses pasar dan menarik arus modal.
Dampak bagi lapangan kerja dan industri
Diplomasi ekonomi yang agresif dipandang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri dalam negeri. Rusia disebut sebagai mitra strategis karena posisi geopolitik dan ketersediaan sumber daya alamnya.
Qodari menggarisbawahi potensi keuntungan konkret dari peningkatan kerja sama, termasuk investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan ekonomi.
"Semakin besar peluang ekonomi yang dibuka melalui diplomasi, semakin besar pula potensi terciptanya investasi, lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta ketahanan ekonomi Indonesia," ucapnya.
Prioritas: manfaat untuk rakyat
Seluruh langkah diplomasi luar negeri, menurut Qodari, diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah juga mengajak Rusia memperkuat kolaborasi strategis di sektor pangan dan energi.
"Bagi pemerintah, masyarakat Indonesia harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap upaya diplomasi," ujar Qodari.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap kunjungan ke EEF ke-11 menjadi jembatan bagi peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di dalam negeri.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bulog Siapkan 1 Juta Ton Beras SPHP Hingga Maret 2027
Bulog siapkan tambahan 1 juta ton beras SPHP hingga Maret 2027 untuk jaga pasokan dan antisipasi lonjakan pe...
Pemutakhiran DTSEN Tambah 4,33 Juta Penerima Bansos
Pemutakhiran DTSEN menambah 4.330.417 KPM penerima bansos per 8 September 2026, sehingga PKH dan bantuan sem...
Pemerintah Tambah SPHP Jagung Pakan 150 Ribu Ton untuk Peternak UMKM
Pemerintah menambah 150.000 ton SPHP jagung pakan untuk peternak UMKM dan minta Bulog perpanjang penyaluran...
Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP untuk Jaga Harga
Pemerintah menambah alokasi beras SPHP medium 1 juta ton untuk menstabilkan harga di musim kemarau dan mempe...
Kodam Jaya Kerahkan 147 Water Tank untuk Bersihkan Debu Vulkanik
Kodam Jaya mengerahkan 147 water tank pada 8 Sept 2026 untuk membersihkan debu vulkanik di ruas jalan DKI Ja...
Operasional Bandara Soekarno-Hatta Belum Pulih Sepenuhnya
Operasional Bandara Soekarno-Hatta belum pulih 100% pascaabu Gunung Anak Krakatau; banyak penerbangan delay...