Gaharu Berpotensi Dongkrak Pendapatan Warga Sekitar Hutan
Kementerian Kehutanan mendorong Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK), termasuk komoditas gaharu. Pernyataan itu disampaikan seiring sorotan terhadap potensi gaharu di Indonesia pada Sabtu, 27 Juni 2026 di Bogor, Jawa Barat.
Mengapa gaharu penting?
Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, Maman Turjaman, mengatakan Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan gaharu karena keberagaman spesies. Negara ini tercatat memiliki lebih dari 30 jenis tanaman penghasil gaharu. Namun, pemanfaatannya disebut masih tertinggal dibanding negara tetangga.
"Padahal gaharu merupakan komoditas perdagangan internasional yang permintaannya terus meningkat. Dengan biodiversitas yang kita miliki, masyarakat seharusnya memiliki lebih banyak alternatif sumber pendapatan dari hasil hutan bukan kayu,"
Peran KPH dalam pemanfaatan HHBK
Kementerian menjadikan KPH sebagai unit pengelola di tingkat tapak yang diharapkan mampu mengelola kawasan secara mandiri dan berkelanjutan. Namun tidak semua KPH berada pada tingkat kesiapan yang sama untuk mengembangkan potensi ekonomi hutan.
"Ada yang telah berhasil memberdayakan hasil hutan bukan kayu, namun ada pula yang masih dalam tahap persiapan,"
Penjelasan itu disampaikan oleh Krisdianto, Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan. Pemerintah pun mendorong KPH untuk meningkatkan kapasitas lewat skema multiusaha kehutanan.
Manfaat ekonomi dan konservasi
Pengembangan gaharu dan HHBK diharapkan memberi manfaat berganda. Selain mengurangi tekanan terhadap penebangan pohon, langkah ini berpotensi membuka lapangan kerja dan menambah sumber pendapatan masyarakat di sekitar hutan.
- Meningkatkan pendapatan lokal melalui nilai tambah produk gaharu.
- Menciptakan lapangan pekerjaan baru di budidaya, pengolahan, dan pemasaran.
- Mendukung konservasi dengan mengurangi eksploitasi kayu komersial.
Langkah ke depan
Untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung pengembangan HHBK dan program pembinaan kapasitas bagi KPH dan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan pelibatan komunitas lokal, gaharu bisa menjadi alternatif ekonomi yang sejalan dengan upaya pelestarian hutan tropis Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...