Kemensos, BPS dan Celios Bahas Polemik Desil dan Ketepatan Bansos

Kementerian Sosial bersama BPS dan Celios menggelar diskusi terbuka untuk membahas polemik desil serta ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos). Pertemuan berlangsung Jumat, 11 September 2026, di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, melibatkan akademisi, peneliti, dan penggiat statistik untuk mengevaluasi metodologi, keterbatasan data, dan peluang perbaikan sistem perlindungan sosial.

Isi diskusi dan peserta

Forum menjadi ruang tukar pandangan antara pemerintah dan peneliti terkait masalah data dan pemeringkatan penerima bantuan. Sekitar 150 peserta hadir, termasuk Forum Masyarakat Statistik, International Statistical Institute, Celios, Indef, peneliti, dan akademisi. Turut hadir sejumlah pejabat dari Kemensos dan BPS.

Apa itu desil menurut BPS

Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menjelaskan bahwa desil adalah pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena bersifat relatif, posisi desil seseorang atau keluarga dapat berubah mengikuti kondisi dan kelompok pembanding.

"Desil itu urutan, ranking. Jangan dipikirkan desil satu itu kelompok yang fixed," kata Setia.

Alasan penggunaan desil dan keterbatasan data

Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, mengatakan desil dipakai untuk menentukan prioritas penerima karena kapasitas program terbatas. Ia menekankan pemeringkatan diperlukan agar bantuan dapat dialokasikan secara bertahap.

"Kalau di sini ada 100 orang miskin, ternyata pemerintah hanya punya uang untuk 80 orang, maka pemerintah harus memilih siapa 80 orang itu," kata Andy.

Andy juga menyoroti masalah cakupan data yang belum menyentuh seluruh penduduk. Akibatnya, sebagian warga yang layak menerima bantuan bisa belum tercatat dalam basis data pemerintah.

"Kalau ada pertanyaan kenapa si A dapat bansos, si B tidak dapat bansos, padahal sama-sama miskin, jawabannya bisa sederhana, karena belum masuk data," ujarnya.

Catatan dari Celios tentang exclusion error

Founder Center of Economics and Law Studies (Celios), Media Askar Wahyudi, menggarisbawahi dampak kesalahan data terhadap masyarakat. Ia meminta pemerintah memberi perhatian pada exclusion error agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses bantuan.

"Data itu punya rasa, angka itu ada nyawanya," kata Media.

Media menilai penjelasan teknis tentang metode penghitungan, seperti Proxy Means Test, tidak cukup jika data tidak mencerminkan realitas masyarakat.

"Masyarakat mungkin tidak membutuhkan penjelasan tentang Proxy Means Test. Masyarakat hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi," ujarnya.

Perbaikan data dan dampak penyaluran

Kemensos menyatakan terbuka terhadap masukan dari Celios dan pihak lain untuk memperbaiki pemutakhiran data perlindungan sosial. Andy menyebut tidak ada komentar yang ditolak dan menegaskan pemerintah terus memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sejak DTSEN digunakan sebagai basis penyaluran bansos pada Triwulan II 2025, lebih dari 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat baru pada desil 1-4 menerima bantuan. Pemerintah juga mengarahkan penerima Program Keluarga Harapan dan Program Sembako pada desil 1-4 secara bertahap.

Upaya menjangkau yang terlewat

Dalam diskusi dibahas pula langkah mencegah warga yang butuh terlewat dari sistem. Pemerintah menyiapkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga dan Agen Perlinsos untuk membantu warga yang kesulitan mengakses sistem dan mengoreksi data.

Diskusi ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki akurasi data dan mekanisme penyaluran bansos agar bantuan tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.