PKS Minta Menkeu Pastikan APBN Sehat dan Daya Beli Terjaga

Fraksi PKS DPR RI meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkuat pengelolaan fiskal guna menjaga kesehatan APBN dan melindungi daya beli masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Habib Idrus Al Jufri dalam keterangan resmi, Selasa, 15 September 2026.

Tuntutan utama Fraksi PKS

Idrus menilai Menkeu baru menghadapi tugas berat untuk menyeimbangkan keberlanjutan fiskal, pembiayaan pembangunan, dan perlindungan sosial. Menurutnya, kebijakan fiskal harus menjawab kebutuhan pembangunan tanpa menambah beban kepada masyarakat.

Menkeu baru harus segera memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Dua kepentingan ini tidak boleh dipertentangkan

Pertimbangan ekonomi dan risiko global

Fraksi PKS mengingatkan tekanan harga energi global dan dinamika ekonomi internasional yang dapat mempersempit ruang fiskal. Idrus menyebut kebutuhan pembiayaan program prioritas harus dikelola hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap masyarakat.

Tekanan harga energi global, dinamika ekonomi internasional, dan kebutuhan pembiayaan program prioritas perlu dikelola secara hati-hati

Penguatan kualitas belanja dan perlindungan sosial

PKS mendorong peningkatan kualitas belanja negara sehingga anggaran lebih diarahkan ke program produktif. Fokusnya adalah anggaran yang memberikan manfaat nyata: mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya beli.

APBN jangan hanya kuat dari sisi angka, tetapi juga harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Fraksi itu juga menekankan pentingnya pengendalian harga pangan dan energi serta perlindungan sosial yang tepat sasaran. Menurutnya, menjaga daya beli bukan sekadar memperbesar subsidi, melainkan memastikan masyarakat memiliki pendapatan yang cukup dan kebutuhan pokok terkendali.

Menjaga daya beli tidak berarti sekadar memperbesar subsidi. Yang diperlukan adalah kebijakan yang membuat masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, harga kebutuhan pokok terkendali, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan

Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan DPR

Idrus meminta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN. Ia menilai setiap program prioritas perlu memiliki indikator kinerja yang jelas agar manfaat anggaran dapat diukur publik.

APBN adalah instrumen utama negara untuk menghadirkan kesejahteraan. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil

Fraksi PKS menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif: mendukung kebijakan yang memperkuat ekonomi dan melindungi rakyat, serta mengawal kebijakan yang berpotensi membebani masyarakat.

Penutup

Secara ringkas, PKS menekankan tiga prioritas kepada Menkeu baru: menjaga APBN tetap sehat, meningkatkan kualitas belanja negara, dan memastikan daya beli rakyat tidak tergerus. Fraksi tersebut menegaskan akan terus mengawal kebijakan fiskal agar benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.