Pinjaman UKM Kubar Beralih ke UPT Dana Bergulir
Pelayanan pinjaman modal untuk pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kini dialihkan dari Program Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) ke Unit Pengelola Teknis (UPT) Dana Bergulir Koperasi dan UKM di bawah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Peralihan ini berlaku setelah UEM berhenti menyalurkan pinjaman, kata Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Erlinsiana, Selasa, 29 Juli 2026.
Layanan pinjaman dipusatkan di UPT
Berdasarkan keterangan resmi, pengajuan pembiayaan usaha kini dikelola oleh UPT Dana Bergulir Koperasi dan UKM. Unit ini berada di Bisnis Center, Kecamatan Barong Tongkok, dan menerima usulan pinjaman sesuai mekanisme yang berlaku.
Peralihan ini dilakukan agar pengelolaan permodalan diserahkan kepada perangkat daerah yang memang bertugas menangani koperasi dan UKM. Dengan demikian, layanan pinjaman diharapkan lebih terfokus dan berorientasi pada kebutuhan pembiayaan usaha.
Mekanisme pengajuan dan lokasi layanan
Pelaku usaha yang membutuhkan modal dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor UPT di Bisnis Center Barong Tongkok. Proses pengajuan mengikuti prosedur administratif dan kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh Disdagkop dan UKM Kutai Barat.
Selain itu, DPMK tetap memegang peran pada aspek pemberdayaan masyarakat. Peran ini dilanjutkan secara terpisah supaya fungsi pemberdayaan dan akses permodalan berjalan lebih efektif.
Skema pembiayaan dan plafon pinjaman
Erlinsiana menjelaskan UPT Dana Bergulir memberikan peluang pembiayaan dengan nilai yang lebih besar dibanding skema sebelumnya. Menurutnya, plafon pinjaman yang dapat diajukan mencapai Rp100 juta.
Tambahan, usulan pinjaman bagi pelaku usaha kecil menengah sekarang dikelola oleh Unit Pengelola Teknis Dana Bergulir Koperasi dan UKM di bawah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM,
- Erlin, 29 Juli 2026
Pinjaman sampai dengan Rp100 juta,
- Erlin
Dampak dan langkah ke depan
Perubahan pengelolaan ini berpotensi memperbesar akses modal bagi pelaku UKM di Kubar. Dengan penempatan di Disdagkop dan UKM, layanan diharapkan lebih terintegrasi dengan program pembinaan koperasi dan pemasaran produk.
Ke depan, pemangku kepentingan diminta mensosialisasikan prosedur baru agar pelaku usaha memahami alur pengajuan dan persyaratan. Pembagian kewenangan juga bertujuan memperjelas fungsi DPMK sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.
Pelaku usaha yang ingin mengajukan pinjaman disarankan mengunjungi kantor UPT Dana Bergulir di Bisnis Center Barong Tongkok untuk mendapatkan informasi lengkap tentang persyaratan dan proses pengajuan.
Analis bisnis yang mengulas perkembangan industri, korporasi, dan peluang investasi.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...