PDI Perjuangan Apresiasi Program Pro-rakyat dalam Perubahan APBD Lumajang

Lumajang — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lumajang menyampaikan apresiasi atas realisasi berbagai program pro-rakyat yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati. Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (17/07/2026).

Fraksi menilai kebijakan yang sudah dijalankan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan kesejahteraan warga. Mereka menyoroti capaian di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial serta memberi catatan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran.

Apresiasi atas program prioritas

Dalam pemaparan Lancar Budi Utomo, Fraksi memuji beberapa program yang dianggap berdampak langsung ke masyarakat. Program tersebut antara lain pemenuhan kesejahteraan pendidik non-PNS, tunjangan bagi guru ngaji, serta dukungan BPJS untuk marbot.

Fraksi juga menyoroti kebijakan layanan persalinan gratis bagi seluruh ibu di Lumajang, penyaluran dan pengelolaan Dana Dusun, peningkatan dana Posyandu, pembangunan serta perbaikan ambulans desa, penyediaan akses air bersih di wilayah utara, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan pemberian makanan bergizi untuk anak yatim.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, yang telah bekerja keras mewujudkan berbagai janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat,"

Masukan strategis untuk Raperda Perubahan APBD 2026

Selain apresiasi, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah poin masukan strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten. Inti masukan terfokus pada peningkatan layanan publik, penataan infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.

1. Bidang Kesehatan & Pendidikan: Mewujudkan pembiayaan dan perawatan gratis di RSUD daerah serta cakupan UHC untuk memungkinkan pembayaran tenaga kesehatan P3K paruh waktu; menyediakan seragam sekolah gratis untuk SD/MI dan SMP/MTs; merevisi Perbup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin; mengoptimalkan pemanfaatan UGD RSUD.
2. Bidang Infrastruktur & Jalan: Segera memperbaiki ruas jalan rusak seperti Dawuhan Lor–Bodang–Wonokerto, Tegalciut–Melinjo, serta sepanjang Jalan Toga dan trotoarnya. Mempercepat program Ngasal Keliling dengan penambahan armada, serta prioritas perbaikan banyak ruas jalan kecamatan yang telah diidentifikasi.
3. Bidang Pertanian & Ekonomi: Memaksimalkan perhatian pada petani—mengatasi kelangkaan dan mahalnya pupuk, menjamin pasokan tepat waktu, serta memperbaiki irigasi dan jalan usaha tani. Fraksi juga mencatat belum terealisasinya pengadaan pupuk dari dana DBHCAT 2025. Pengawasan kerja sama pengelolaan objek wisata Selokambang, menjaga fungsi Gedung Soejono sebagai gedung kesenian, percepatan digitalisasi penataan tambang, dan perbaikan kinerja PDAM Tirta Mahameru juga menjadi sorotan.
4. Tata Kelola & Pelayanan Publik: Mempercepat perbaikan jalan rusak, penyelarasan layanan digital terpusat di Dinas Kominfo, penyelesaian sengketa batas antar desa, pengawasan Pilkasun dan pengisian jabatan akibat PAW, efisiensi anggaran untuk pelatihan berbasis kompetensi, percepatan layanan BPHTB, digitalisasi pajak dan retribusi, serta pengelolaan Dana Dusun sesuai aspirasi Musdus.

Keputusan Fraksi dan harapan ke depan

Di akhir pemaparan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuan agar Raperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

"Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan upaya menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan nyata warga Lumajang. Segala saran dan kritik yang kami sampaikan murni bentuk kepedulian dan komitmen kebersamaan,"

Fraksi berharap masukan tersebut mendapat perhatian serius agar APBD perubahan benar-benar pro-rakyat dan membawa kemajuan nyata bagi seluruh warga Kabupaten Lumajang.