Kemendag Terbitkan 3 Permendag untuk Atur Ekspor SDA Strategis
Kementerian Perdagangan menerbitkan tiga Permendag Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 yang mengatur ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis—batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi—untuk memperkuat tata kelola ekspor dan mendukung program hilirisasi nasional.
Isi dan tujuan aturan
Ketiga Permendag itu merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas SDA strategis. Aturan baru dibuat agar pemanfaatan SDA memberi manfaat ekonomi lebih optimal bagi negara.
Aturan mencakup pengendalian alur ekspor, persyaratan pelaporan, dan mekanisme pelibatan badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk untuk kegiatan ekspor.
Kebijakan untuk ketertiban dan transparansi
"Kemendag menerapkan berbagai instrumen pengaturan ekspor untuk memastikan pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis berjalan tertib. Pelaksanaan ekspor oleh BUMN Ekspor juga harus transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku,"
Penguatan aturan dimaksudkan untuk menjamin mekanisme ekspor berjalan sesuai hukum dan memberi peluang peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi.
Tahapan implementasi
Implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap untuk memberi ruang penyesuaian bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Pemerintah menetapkan dua tahap utama:
- Tahap I: Ekspor dapat tetap dilakukan menggunakan perizinan yang sudah diterbitkan hingga akhir 2026, dengan kewajiban tambahan pelaporan kepada BUMN Ekspor.
- Tahap II: Paling lambat 1 Januari 2027, seluruh ekspor komoditas SDA strategis dilaksanakan oleh BUMN Ekspor sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Kewajiban pelaku usaha dan evaluasi
Selama transisi, pelaku usaha harus menyerahkan laporan dan dokumen ekspor kepada BUMN Ekspor. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi kebijakan dalam jangka waktu tiga bulan sejak berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2026.
"Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis dan mengoptimalkan manfaat ekonomi negara. Kebijakan tersebut memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi serta mendukung hilirisasi dan stabilitas ekonomi nasional,"
Dampak dan prospek
Aturan baru diproyeksikan menyeimbangkan kepentingan ekspor dan kebutuhan domestik. Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk mendorong penambahan nilai produk dalam negeri melalui proses hilirisasi.
Dengan mekanisme bertahap dan evaluasi berkala, pemerintah bertujuan memastikan transisi berjalan lancar tanpa mengganggu pasokan dalam negeri maupun arus perdagangan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...