Legislator Dorong Penguatan Vokasi untuk Tekan Pengangguran SMK

Jakarta, 2 Juni 2026 — Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong penguatan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh untuk menekan pengangguran lulusan SMK. Langkah ini dinilai penting karena sertifikasi saja dinilai belum cukup tanpa perbaikan sistem yang konsisten dan keterhubungan dengan dunia industri.

Data pengangguran lulusan SMK

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK mencapai 7,74 persen. Angka ini masih tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain dan menunjukkan adanya kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

Walau turun dari 8,63 persen pada Agustus 2025, lulusan SMK tetap menyumbang 22,35 persen dari total pengangguran nasional. Data lengkap dapat dilihat di situs BPS.

Program sertifikasi 2026

Direktorat SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2026 menyediakan bantuan sertifikasi bagi 250 ribu siswa. Rinciannya terdiri atas 150 ribu sertifikasi kompetensi dan 100 ribu sertifikasi bahasa asing.

Namun menurut Lestari, program sertifikasi harus diiringi dengan perbaikan sistem pendidikan vokasi agar lulusan benar-benar siap kerja.

"Peningkatan kualitas dan keterhubungan sekolah vokasi seperti SMK dengan sektor industri harus konsisten direalisasikan untuk menekan angka pengangguran," ujar Lestari.

Perlunya link and match yang nyata

Lestari menekankan pentingnya mewujudkan link and match antara sekolah vokasi dan industri. Dia menyebut kolaborasi lintas sektor sebagai kunci meningkatkan penyerapan lulusan di dunia kerja.

"Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan dunia usaha. Tujuannya agar lulusan pendidikan vokasi dapat terserap di dunia kerja dengan baik," ucap politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

Rekomendasi dan tantangan

Untuk menurunkan angka pengangguran lulusan SMK, Lestari mengingatkan perlunya perencanaan berkelanjutan. Program yang bersifat sementara atau terputus berisiko tidak menjawab kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Sekolah, pemerintah, dan dunia usaha perlu menyusun program pelatihan, magang, dan pembaruan kurikulum secara terintegrasi. Selain itu, pemantauan hasil program dan penyesuaian terhadap kebutuhan industri harus dilakukan secara berkala.

Penguatan ekosistem vokasi yang konsisten diharapkan dapat memperkecil kesenjangan keterampilan dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi lulusan SMK di masa mendatang.