Pemerintah Perkuat Koordinasi Amankan Ekosistem Digital Nasional
Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga keamanan ekosistem digital nasional melalui Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Langkah ini diambil untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya potensi ancaman di ruang siber.
Penguatan koordinasi antarlembaga
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa keamanan ekosistem digital merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengatakan perlunya langkah antisipatif yang terintegrasi dan terkoordinasi agar kapasitas deteksi dan respons sejalan dengan perkembangan teknologi.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan perkembangan teknologi berjalan seiring kemampuan mendeteksi dan merespons ancaman,”
Agenda rakor dan fokus pembahasan
Rakor Kominpus menjadi forum konsolidasi untuk memetakan situasi strategis terkait keamanan nasional di ranah digital. Pembahasan meliputi dinamika ancaman, tren disinformasi, dan strategi mitigasi.
Salah satu topik utama adalah penanganan konten negatif, termasuk disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Meutya menyoroti dampak nyata konten tersebut terhadap stabilitas sosial dan keamanan.
“Konten negatif memiliki dampak nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin terukur,”
Kehadiran lembaga terkait
Rakor dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan badan intelijen, pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum. Kehadiran ini menegaskan pendekatan komprehensif terhadap ancaman di ruang digital.
- Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) M. Herindra
- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
- Kepala BSSN Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi
- Perwakilan TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan
- Pimpinan unsur intelijen dan penegak hukum
Implikasi dan langkah ke depan
Koordinasi yang diperkuat diharapkan menghasilkan mekanisme lebih cepat dalam identifikasi dan penanganan ancaman digital. Hal ini meliputi peningkatan kapabilitas deteksi, alur informasi yang jelas, dan respons terpadu terhadap konten berbahaya.
Ke depan, pemerintah menargetkan sinergi berkelanjutan antar-lembaga untuk memperkuat pengamanan ruang digital dan mencegah dampak luas terhadap masyarakat serta keamanan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...