Pemerintah Perkuat Koordinasi Amankan Ekosistem Digital Nasional
Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga keamanan ekosistem digital nasional melalui Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Langkah ini diambil untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya potensi ancaman di ruang siber.
Penguatan koordinasi antarlembaga
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa keamanan ekosistem digital merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengatakan perlunya langkah antisipatif yang terintegrasi dan terkoordinasi agar kapasitas deteksi dan respons sejalan dengan perkembangan teknologi.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan perkembangan teknologi berjalan seiring kemampuan mendeteksi dan merespons ancaman,”
Agenda rakor dan fokus pembahasan
Rakor Kominpus menjadi forum konsolidasi untuk memetakan situasi strategis terkait keamanan nasional di ranah digital. Pembahasan meliputi dinamika ancaman, tren disinformasi, dan strategi mitigasi.
Salah satu topik utama adalah penanganan konten negatif, termasuk disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Meutya menyoroti dampak nyata konten tersebut terhadap stabilitas sosial dan keamanan.
“Konten negatif memiliki dampak nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin terukur,”
Kehadiran lembaga terkait
Rakor dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan badan intelijen, pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum. Kehadiran ini menegaskan pendekatan komprehensif terhadap ancaman di ruang digital.
- Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) M. Herindra
- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
- Kepala BSSN Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi
- Perwakilan TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan
- Pimpinan unsur intelijen dan penegak hukum
Implikasi dan langkah ke depan
Koordinasi yang diperkuat diharapkan menghasilkan mekanisme lebih cepat dalam identifikasi dan penanganan ancaman digital. Hal ini meliputi peningkatan kapabilitas deteksi, alur informasi yang jelas, dan respons terpadu terhadap konten berbahaya.
Ke depan, pemerintah menargetkan sinergi berkelanjutan antar-lembaga untuk memperkuat pengamanan ruang digital dan mencegah dampak luas terhadap masyarakat serta keamanan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Hotspot Nasional 475, Sumsel Jadi Fokus Penanganan Karhutla
Hotspot nasional turun menjadi 475 titik (17 Sep 2026), namun Sumatera Selatan naik tajam dan menjadi fokus...
Wamenkomdigi: Kepercayaan Publik Ujian Utama Adopsi AI
Wamenkomdigi Nezar Patria: kepercayaan publik jadi ujian utama adopsi AI; adaptasi lokal, lembaga kompeten,...
Pemerintah Siapkan E50 untuk Kurangi Ketergantungan Impor BBM
Pemerintah mulai menyiapkan program E50 usai arahan Presiden pada Sidang Paripurna DEN, sebagai langkah meng...
Komisi VII DPR Serap Aspirasi di PT M-Class Industry Karawang
Komisi VII DPR kunjungi PT M-Class Industry Karawang (18 Sept 2026) untuk menyerap aspirasi, menindaklanjuti...
Wamen ESDM: Strategi Perkuat Ketahanan Energi Indonesia di G20
Wamen ESDM Yuliot paparkan strategi ketahanan energi: tingkatkan produksi minyak, dorong diversifikasi, dan...
Basarnas Minta Pemilik Percepat Angkat Bangkai KM Virgo Transport 8
Basarnas meminta pemilik percepat pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 di Masalembo agar operasi pencar...