Wamenkomdigi: Kepercayaan Publik Ujian Utama Adopsi AI
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan kepercayaan publik menjadi ujian utama dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Jumat, 18 September 2026, saat Nezar menekankan bahwa keberhasilan AI tidak hanya diukur dari kecepatan proses, melainkan dari manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepercayaan publik sebagai tolok ukur
Menurut Nezar, penerapan AI di pemerintahan harus meningkatkan kualitas layanan publik dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Ia menilai, tanpa dukungan masyarakat, teknologi canggih tidak akan memberikan nilai publik yang diharapkan.
"Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil. Selain itu, martabat masyarakat harus lebih besar dalam berinteraksi dengan negara,"
Adaptasi lokal lebih penting daripada adopsi massal
Nezar menegaskan Indonesia membutuhkan pendekatan AI yang mempertimbangkan keragaman demografi dan geografis. Sebagai negara kepulauan, kebutuhan dan konteks sosial berbeda antar daerah, sehingga solusi AI harus disesuaikan.
"Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal terpenting,"
Ia menambahkan bahwa penyesuaian harus mencakup bahasa lokal, norma sosial, dan data setempat agar teknologi relevan dan dapat diterima.
Syarat keberhasilan: lembaga, perlindungan, dan kolaborasi
Untuk mewujudkan manfaat AI, Nezar menyebutkan perlu dukungan institusi yang kompeten dan aturan perlindungan yang jelas. Tanpa itu, implementasi berisiko menimbulkan ketidakpercayaan atau dampak negatif.
"Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata,"
Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerhati kebijakan, maupun pelaku industri teknologi.
- Pembentukan lembaga pengawas kompeten
- Perlindungan data dan regulasi yang jelas
- Adaptasi teknologi sesuai bahasa dan norma lokal
- Kolaborasi lintas sektor untuk nilai publik
Implikasi dan langkah ke depan
Pernyataan Nezar memberi arah bahwa strategi AI nasional harus berpihak pada kebutuhan riil warga. Pemerintah dan mitra harus fokus pada adaptasi lokal dan perlindungan hukum agar teknologi benar-benar memberi manfaat.
Jika persyaratan tersebut dipenuhi, AI dapat meningkatkan akses layanan, kualitas keputusan publik, dan menjaga martabat warga saat berinteraksi dengan negara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...