Wamenkomdigi: Kepercayaan Publik Ujian Utama Adopsi AI

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan kepercayaan publik menjadi ujian utama dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Jumat, 18 September 2026, saat Nezar menekankan bahwa keberhasilan AI tidak hanya diukur dari kecepatan proses, melainkan dari manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepercayaan publik sebagai tolok ukur

Menurut Nezar, penerapan AI di pemerintahan harus meningkatkan kualitas layanan publik dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Ia menilai, tanpa dukungan masyarakat, teknologi canggih tidak akan memberikan nilai publik yang diharapkan.

"Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil. Selain itu, martabat masyarakat harus lebih besar dalam berinteraksi dengan negara,"

Adaptasi lokal lebih penting daripada adopsi massal

Nezar menegaskan Indonesia membutuhkan pendekatan AI yang mempertimbangkan keragaman demografi dan geografis. Sebagai negara kepulauan, kebutuhan dan konteks sosial berbeda antar daerah, sehingga solusi AI harus disesuaikan.

"Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal terpenting,"

Ia menambahkan bahwa penyesuaian harus mencakup bahasa lokal, norma sosial, dan data setempat agar teknologi relevan dan dapat diterima.

Syarat keberhasilan: lembaga, perlindungan, dan kolaborasi

Untuk mewujudkan manfaat AI, Nezar menyebutkan perlu dukungan institusi yang kompeten dan aturan perlindungan yang jelas. Tanpa itu, implementasi berisiko menimbulkan ketidakpercayaan atau dampak negatif.

"Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata,"

Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerhati kebijakan, maupun pelaku industri teknologi.

• Pembentukan lembaga pengawas kompeten
• Perlindungan data dan regulasi yang jelas
• Adaptasi teknologi sesuai bahasa dan norma lokal
• Kolaborasi lintas sektor untuk nilai publik

Implikasi dan langkah ke depan

Pernyataan Nezar memberi arah bahwa strategi AI nasional harus berpihak pada kebutuhan riil warga. Pemerintah dan mitra harus fokus pada adaptasi lokal dan perlindungan hukum agar teknologi benar-benar memberi manfaat.

Jika persyaratan tersebut dipenuhi, AI dapat meningkatkan akses layanan, kualitas keputusan publik, dan menjaga martabat warga saat berinteraksi dengan negara.