Perkebunan Sawit Diduga Ilegal Kuasai Ratusan Hektare di Asahan

Asahan, Sumatera Utara — Praktik penguasaan lahan tanpa izin yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit diduga meluas di Desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan. Ratusan hektare Area Penggunaan Lain (APL) yang sebelumnya berupa daerah rawa kini berubah menjadi hamparan sawit.

Luasan dan lokasi kebun

Kepala Desa Sei Dua Hulu, Sumardi Nasution, menyatakan ada beberapa blok besar yang telah beralih fungsi. Menurutnya, sebagian kebun tersebut sudah berumur puluhan tahun dan beberapa telah melewati masa peremajaan (replanting).

• Tunas Sunggul (eks Bupati) di Dusun 14, sekitar 180 hektare;
• Ayam Mas di Dusun 7 dan 11, sekitar 200 hektare;
• Kebun sawit Ahok di Dusun 14, sekitar 190 hektare.

Status kepemilikan dan perizinan

Sumardi menyebutkan adanya dugaan penguasaan oleh pihak tertentu, termasuk tokoh publik, pengusaha, hingga warga dari Kota Tanjung Balai. Namun ia menegaskan bahwa konversi lahan itu dilakukan secara sepihak.

"Tunas Sunggul (eks Bupati) berada di Dusun 14 sekira 180 ha, Ayam Mas 200 ha di Dusun 7 dan 11, serta kebun sawit Ahok di Dusun 14 sekira 190 ha,"

"Untuk izin seperti IUP-B maupun HGU saya belum pernah tahu, namun kemungkinan kebun-kebun itu belum ada."

Penggunaan istilah "diduga" menegaskan bahwa klaim kepemilikan dan legalitas izin belum dipastikan secara administratif dalam pernyataan yang disampaikan kepala desa.

Dampak dan tantangan penegakan

Peralihan fungsi lahan rawa menjadi kebun sawit menimbulkan pertanyaan terkait tata ruang dan perlindungan kawasan APL. Kepala desa menyebut praktik ini sudah berlangsung lama dan sulit ditindak, sehingga memicu kekhawatiran tentang pengelolaan lahan dan kepastian hukum.

Kasus di Desa Sei Dua Hulu memperpanjang daftar dugaan pelanggaran tata ruang yang menjadi pekerjaan rumah untuk penertiban dan verifikasi izin. Pemantauan lebih lanjut dan pemeriksaan dokumen perizinan diperlukan untuk memastikan status hukum lahan dan pihak yang bertanggung jawab.

Perkembangan lebih lanjut terkait klarifikasi kepemilikan dan tindakan administratif masih dinantikan sebagai langkah berikutnya dalam penyelesaian isu ini.