Puan: Perempuan Harus Merancang Ruang Pengambilan Keputusan

JAKARTA, 21 April 2026 — Puan Maharani menegaskan perempuan harus aktif merancang ruang-ruang pengambilan keputusan agar perspektif perempuan benar-benar hadir dalam pembangunan Indonesia. Pernyataan itu disampaikan pada momentum peringatan Hari Kartini 2026.

Inti pernyataan

Puan menolak gagasan bahwa peran perempuan hanya sebagai pelengkap. Menurutnya, keterlibatan perempuan tidak cukup hanya duduk di ruang keputusan; perempuan harus menjadi bagian dari perancang sistem tersebut agar suara dan pengalaman mereka terakomodasi.

“Perempuan harus ikut merancang ruang pengambilan keputusan agar perspektif perempuan dipertimbangkan dalam pembangunan.”

Alasan dan konteks

Legislator yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan itu menilai perempuan telah membuktikan kapasitas di berbagai sektor. Karena itu, persoalan utama kini bukan soal kemampuan, melainkan sejauh mana sistem memberi ruang bagi kontribusi perempuan.

Puan juga memberi penekanan moral dan strategis: menyertakan perempuan bukan sekadar kebijakan afirmatif, melainkan bentuk penghormatan terhadap harkat manusia sekaligus strategi untuk memperkuat bangsa.

“Perempuan bukan objek, tapi subjek aktif dalam menentukan arah perjalanan bangsa,”

Peran merawat dan kepemimpinan

Dalam pidatonya, Puan menyoroti pengalaman hidup perempuan yang sering diasosiasikan dengan peran merawat. Namun ia menegaskan peran ini tidak boleh dibatasi pada ranah domestik. Pengalaman merawat, menurutnya, juga relevan bagi kepemimpinan dan proses pembangunan publik.

“Peran merawat juga bagian dari kepemimpinan dan pembangunan,”

Dampak dan seruan

Puan mengajak semua elemen masyarakat memastikan proses pembangunan berjalan inklusif dan tidak meninggalkan kelompok manapun. Ia menyinggung semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini sebagai dorongan untuk berani berpikir dan bertindak.

“Bangsa ini butuh dua sayap—perempuan dan laki-laki—agar bisa terbang tinggi.”

Pesan yang disampaikan pada peringatan Hari Kartini ini menempatkan isu desain institusi dan tata kelola sebagai fokus. Jika ruang-ruang pengambilan keputusan dirancang melibatkan perempuan sejak awal, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

Penutup: Penekanan Puan membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana reformasi sistem dan kebijakan dapat memastikan partisipasi perempuan bukan sekadar simbol, melainkan bagian integral dari tata kelola negara.