Percepat Pembangunan Irigasi, Pemerintah Alokasikan Rp12 T/Tahun
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono
Percepatan pembangunan irigasi
Menurut Sudaryono, percepatan dilakukan dengan memperbaiki jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier yang selama ini sering terhambat oleh birokrasi dan pembagian kewenangan antar daerah. Pemerintah menilai kehadiran negara diperlukan jika daerah belum mampu merehabilitasi jaringan irigasi sendiri.
Presiden memutuskan bahwa persoalan irigasi tidak boleh lagi terhambat oleh birokrasi. Kalau daerah belum mampu memperbaiki, negara harus hadir, karena itu pemerintah mengalokasikan sekitar Rp12 triliun setiap tahun untuk memperbaiki irigasi primer, sekunder, maupun tersier di seluruh Indonesia agar produktivitas pertanian meningkat
Alokasi anggaran dan fokus teknis
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp12 triliun setiap tahun untuk perbaikan jaringan irigasi. Dana ini ditujukan untuk pekerjaan konstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian.
- Irigasi primer
- Irigasi sekunder
- Irigasi tersier
Hambatan tata kelola dan solusi
Selama ini optimalisasi jaringan irigasi sering terkendala karena pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat menegaskan akan turun tangan bila kemampuan daerah terbatas, sekaligus menyederhanakan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan proyek.
Dampak terhadap ketahanan pangan
Sudaryono menyebut percepatan irigasi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung swasembada pangan. Menurutnya, serangkaian kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil, termasuk penghentian impor beberapa komoditas strategis seperti beras konsumsi dan jagung konsumsi.
Tujuan akhirnya jelas, yaitu Indonesia swasembada pangan, stok pangan nasional kuat. Dan yang paling penting petani Indonesia semakin sejahtera
Langkah lanjutan
Pemerintah berencana terus memperkuat investasi di sektor pertanian melalui peningkatan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi. Fokusnya adalah memastikan jaringan irigasi yang andal agar produktivitas lahan meningkat dan ketergantungan impor berkurang.
Dengan alokasi anggaran dan kebijakan tata kelola yang disederhanakan, pemerintah menargetkan produktivitas pertanian yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai bagian dari prioritas nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Prabowo Inspektur Upacara HUT ke-81 TNI, Lima Kodam Diresmikan
Presiden Prabowo jadi Inspektur Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap, 5 Okt 2026; sekaligus meresmikan lima Ko...
Tanggal 5 Oktober: HUT TNI, Hari Guru, dan Hari Meningitis
5 Oktober 2026 menandai HUT ke-81 TNI, Hari Guru Sedunia, dan Hari Meningitis Sedunia beserta sejarah dan ma...
Kementerian PU Kirim Bantuan Air Bersih untuk Pulau Palue
Kementerian PU mengirim satu mobil tangki 4.000 L dan 24 hidran umum untuk atasi kekeringan di enam desa Pul...
Susunan Acara HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, Rangkaian Lengkap
Puncak HUT ke-81 TNI berlangsung di Mabes TNI Cilangkap pada 5 Oktober 2026, meliputi upacara, penganugeraha...
BGN Aktifkan 480 Dapur SPPG, Total Capai 27.022 Unit
BGN mengaktifkan 480 dapur SPPG di 16 provinsi, menambah total jadi 27.022 unit, dengan fokus perluasan ke w...
Patrialis: Sengketa Pilpres 2024 Seharusnya Sudah Kedaluwarsa
Patrialis Akbar menilai permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan 2026 telah kedaluwarsa dan seharusnya...