Komisi V DPR Desak Kementerian PU Selesaikan Banjir Jabodetabek

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan masalah banjir di Jabodetabek. Desakan disampaikan saat rapat di Gedung DPR pada Senin, 29 Juni 2026, karena banjir jadi persoalan menahun yang memerlukan prioritas dan agenda pembangunan khusus.

Desakan langsung ke Kementerian PU

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kementerian PU menjadikan penanganan banjir sebagai program prioritas. Ia menilai penanganan banjir belum tuntas sejak lama dan perlu tindakan bertahap yang terencana.

"Menurut saya kita perlu cicil agenda di wilayah Jabotabek ini, isu-isu pokoknya bisa kita tuntaskan ke depan. Paling tidak isu menyangkut soal penanganan banjir, yang sudah hampir seumur bangsa ini berdiri sampai hari ini tidak tertangani dengan baik,"

Catatan anggaran dan pengawasan

Selain isu teknis, Huda menyoroti kondisi anggaran Kementerian PU. Ia mengungkapkan adanya backlog anggaran dalam dua tahun terakhir yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dan pengawasan.

"Saya khawatir betul dengan potensi pengawasan yang tidak maksimal. Artinya potensi kita untuk memastikan pekerjaan bisa terlaksana dengan baik tentu akan menjadi kendala,"

Komisi V mendorong kementerian melakukan upaya ekstra untuk menuntaskan proyek yang tertunda dan memperkuat mekanisme pengawasan agar pengerjaan infrastruktur berjalan lancar.

Fokus pada SDM dan sertifikasi

Huda juga memberi perhatian pada kualitas sumber daya manusia. Ia meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU mendapat alokasi anggaran yang memadai untuk program sertifikasi kompetensi pekerja infrastruktur.

"Menyangkut soal isu pentingnya kita mendorong apa yang menjadi concern kita semuanya. Yakni menyangkut soal sertifikasi kompetensi para pekerja infrastruktur kita, yang kita berharap ada alokasi yang bisa dimaksimalkan,"

Dengan tenaga kerja tersertifikasi, Huda menilai kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur akan meningkat.

Arahan dan tindak lanjut

Komisi V merekomendasikan beberapa langkah prioritas:

• Prioritaskan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek secara terintegrasi.
• Menuntaskan backlog anggaran agar pekerjaan tidak terhambat.
• Meningkatkan pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur.
• Alokasikan anggaran untuk sertifikasi kompetensi melalui BPSDM.

Rapat ini menegaskan perlunya sinergi antara perencanaan, pendanaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas SDM untuk menyelesaikan persoalan banjir yang telah berlangsung lama.