Komisi V DPR Desak Kementerian PU Selesaikan Banjir Jabodetabek
Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan masalah banjir di Jabodetabek. Desakan disampaikan saat rapat di Gedung DPR pada Senin, 29 Juni 2026, karena banjir jadi persoalan menahun yang memerlukan prioritas dan agenda pembangunan khusus.
Desakan langsung ke Kementerian PU
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kementerian PU menjadikan penanganan banjir sebagai program prioritas. Ia menilai penanganan banjir belum tuntas sejak lama dan perlu tindakan bertahap yang terencana.
"Menurut saya kita perlu cicil agenda di wilayah Jabotabek ini, isu-isu pokoknya bisa kita tuntaskan ke depan. Paling tidak isu menyangkut soal penanganan banjir, yang sudah hampir seumur bangsa ini berdiri sampai hari ini tidak tertangani dengan baik,"
Catatan anggaran dan pengawasan
Selain isu teknis, Huda menyoroti kondisi anggaran Kementerian PU. Ia mengungkapkan adanya backlog anggaran dalam dua tahun terakhir yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dan pengawasan.
"Saya khawatir betul dengan potensi pengawasan yang tidak maksimal. Artinya potensi kita untuk memastikan pekerjaan bisa terlaksana dengan baik tentu akan menjadi kendala,"
Komisi V mendorong kementerian melakukan upaya ekstra untuk menuntaskan proyek yang tertunda dan memperkuat mekanisme pengawasan agar pengerjaan infrastruktur berjalan lancar.
Fokus pada SDM dan sertifikasi
Huda juga memberi perhatian pada kualitas sumber daya manusia. Ia meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU mendapat alokasi anggaran yang memadai untuk program sertifikasi kompetensi pekerja infrastruktur.
"Menyangkut soal isu pentingnya kita mendorong apa yang menjadi concern kita semuanya. Yakni menyangkut soal sertifikasi kompetensi para pekerja infrastruktur kita, yang kita berharap ada alokasi yang bisa dimaksimalkan,"
Dengan tenaga kerja tersertifikasi, Huda menilai kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur akan meningkat.
Arahan dan tindak lanjut
Komisi V merekomendasikan beberapa langkah prioritas:
- Prioritaskan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek secara terintegrasi.
- Menuntaskan backlog anggaran agar pekerjaan tidak terhambat.
- Meningkatkan pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur.
- Alokasikan anggaran untuk sertifikasi kompetensi melalui BPSDM.
Rapat ini menegaskan perlunya sinergi antara perencanaan, pendanaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas SDM untuk menyelesaikan persoalan banjir yang telah berlangsung lama.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...