Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap Sumatra, Target Awal Juni

Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra, dengan target penetapan timeline pada awal Juni. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menyatakan langkah ini di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 25 Mei 2026. Percepatan dilakukan untuk memastikan rumah baru cepat dihuni dan tata kelola proyek berjalan akuntabel.

Target timeline dan penguatan koordinasi

Maruarar menegaskan pemerintah menyiapkan timeline konkret pada 1 Juni atau paling lambat 2 Juni. Langkah ini bertujuan agar pembangunan hunian tetap bisa segera berjalan tanpa penundaan.

Untuk mewujudkannya, pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga, termasuk LKPP, aparat penegak hukum, serta BPK dan BPKP. Pendekatan ini dimaksudkan agar tata kelola dan akuntabilitas proyek lebih terjaga.

“Kami juga membuka berbagai opsi kerja sama, termasuk dengan Semen Indonesia dan Semen Padang. Kami targetkan tanggal 1 atau paling lambat 2 Juni sudah ada timeline jelas sampai pembangunan bisa berjalan,”

Progres pembangunan dan dukungan mitra

Proyek pembangunan hunian tetap juga didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi. Pemerintah menyatakan akan kembali menyerahkan unit rumah kepada masyarakat di sejumlah wilayah dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 2.603 unit hunian tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Beberapa unit sudah rampung dan telah diserahkan kepada warga sejak dua bulan lalu, sementara penyerahan lanjutan akan terus dijalankan.

Peran pemerintah daerah, BUMN, dan penyedia data

Maruarar menegaskan proyek ini merupakan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah dan BUMN dilibatkan, sementara data disediakan oleh BPS dan penyediaan lahan difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan lokasi hunian terintegrasi dengan fasilitas publik dan ekosistem sosial ekonomi setempat.

Lokasi, risiko hunian, dan pembiayaan

Maruarar mengingatkan risiko jika rumah dibangun jauh dari pasar, sekolah, atau tempat kerja. Ia menyatakan hunian yang terisolasi berpotensi tidak ditempati oleh penerima bantuan.

“Kalau rumah dibangun terlalu jauh dari ekosistem, seperti pasar, sekolah, atau tempat kerja, itu berisiko tidak dihuni,”

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mendukung pengembang dan masyarakat dalam pemenuhan hunian baru.

Kondisi lapangan dan tindak lanjut

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai progres penanganan lapangan relatif baik. Listrik, bahan bakar minyak, dan internet umumnya sudah berfungsi kecuali di beberapa desa terisolir akibat longsor.

“Listrik, BBM, internet umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali desa yang terisolir karena jalannya longsor,”

Pemerintah kini fokus pada finalisasi timeline, penataan lokasi hunian yang dekat dengan fasilitas publik, serta percepatan serah terima unit. Langkah-langkah ini menentukan kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.