MenHAM: Proses Hukum untuk Pelaku Penyekapan Wanita di Bandung
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat segera memproses pelaku dugaan penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung tanpa jalur restorative justice. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026, dengan alasan penegakan hukum penting untuk menjamin keadilan bagi korban dan mencegah kekerasan serupa.
Minta Proses Hukum Tanpa Restorative Justice
Pigai menegaskan agar kasus ditangani melalui mekanisme pidana, bukan penyelesaian di luar persidangan. Ia berargumen hukuman diperlukan untuk memberi efek jera dan melindungi masyarakat dari pengulangan tindak kekerasan.
"Saya minta proses hukum dan tidak boleh ada restorative justice. Harus diberi hukuman supaya perbuatan yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang,"
Pengawasan Kementerian dan Kunjungan Lapangan
Ia mengatakan Kementerian HAM, melalui Kantor Wilayah Jawa Barat, sudah turun ke lapangan untuk memantau penanganan kasus. Menurut Pigai, kehadiran negara penting agar korban memperoleh perlindungan hak asasi manusia yang layak.
Dampak pada Korban dan Masyarakat
Pigai mengingatkan dugaan penyiksaan memberi dampak luas, tidak hanya pada korban tetapi juga keluarga dan rasa aman publik. Ia menyoroti khususnya ancaman terhadap perempuan dan anak, sehingga seluruh ketentuan perlindungan harus diterapkan secara konsisten.
"Manusia itu ada hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga dan saling melindungi. Bukan untuk saling menyiksa,"
Tuntutan Keadilan dan Perlindungan Kelompok Rentan
Selain menuntut proses hukum, Pigai meminta aparat penegak hukum mempertimbangkan rasa keadilan korban dan keluarga dalam menangani perkara. Ia menekankan ukuran keadilan harus berangkat dari perspektif korban, bukan semata-mata penilaian pihak lain.
"Pemerintah akan terus mendorong penegakan hukum agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terulang. Sekaligus memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan berjalan optimal,"
Dengan menyerukan penegakan hukum yang tegas, Pigai menempatkan perlindungan hak asasi dan pemulihan korban sebagai prioritas. Ke depan, langkah aparat dan proses peradilan akan menjadi titik penentu apakah harapan korban dan masyarakat akan rasa keadilan dapat terpenuhi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...