DPR Minta Transparansi Pengadaan Rudal BrahMos

DPR RI meminta pemerintah menjelaskan rencana pengadaan rudal supersonik BrahMos secara terbuka. Permintaan itu disampaikan menyusul munculnya informasi skema pembayaran bertahap dan kekhawatiran terhadap tekanan fiskal. Anggota Komisi I menegaskan pengadaan alutsista bernilai besar harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas.

DPR: Jelaskan nilai, mekanisme, dan dasar strategis

Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengatakan hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait detail pengadaan sistem rudal BrahMos. Ia menegaskan dewan akan menjalankan fungsi pengawasan dan segera meminta klarifikasi pemerintah.

"Sampai saat ini, DPR belum menerima pemberitahuan dari pemerintah terkait detail pengadaan sistem rudal BrahMos tersebut. Namun, setiap pengadaan pertahanan berskala besar harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas,"

Permintaan DPR mencakup penjelasan nilai kontrak, mekanisme pembayaran, dan dasar strategis pengadaan.

Skema pembayaran dan potensi risiko pengawasan

Informasi yang beredar menyebut pemerintah mempertimbangkan skema pembayaran secara bertahap atau cicilan untuk mengurangi beban anggaran dalam satu tahun fiskal. Skema bertahap dinilai beberapa pihak biasa dipakai pada kontrak pertahanan besar, namun dapat mengurangi intensitas pengawasan jika tidak diatur dengan jelas.

Sejumlah pengamat menekankan bahwa pembayaran bertahap harus tetap dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menghambat akses DPR atau lembaga audit terhadap keseluruhan proyek.

Prioritas anggaran di tengah tekanan fiskal

Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, mempertanyakan prioritas pengadaan rudal bernilai besar sementara ekonomi menghadapi tantangan. Ia meminta pemerintah menjelaskan urgensi pembelian serta dampaknya terhadap kondisi fiskal negara.

Permintaan tersebut menyoroti kebutuhan untuk menyeimbangkan pertahanan dan stabilitas anggaran negara.

Respons publik dan aksi di Monas

Kelompok masyarakat Poros Pemuda Peduli Indonesia menggelar aksi di Monumen Nasional pada 19 Juni 2026 untuk meminta keterbukaan informasi. Mereka menuntut pemerintah memaparkan dasar kebijakan, mekanisme pengadaan, dan penggunaan anggaran terkait rencana pembelian BrahMos.

Spesifikasi BrahMos dan pertimbangan teknis

Rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia memiliki jangkauan sekitar 290 kilometer sesuai ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR), dengan kecepatan hingga sekitar Mach 2,8. Beberapa pihak menilai kemampuan ini perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks kebutuhan pertahanan Indonesia, termasuk wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif yang luas.

Langkah selanjutnya

DPR menyatakan akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan nasional. Penjelasan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan anggaran pertahanan ke depan.