Penyegelan Ruko Delimas Ditunda, 500 Pedagang Siaga
Deliserdang — Pemerintah Kabupaten Deliserdang menunda penyegelan dan pengosongan barang di ruko sekitar Delimas Plaza, Lubuk Pakam, Rabu (10/6). Keputusan itu diambil setelah sebagian pedagang melakukan pembayaran sewa, namun 36 pedagang tetap bersiaga menolak kemungkinan penyegelan lanjutan.
Batal penyegelan, pedagang tetap siaga
Meski penyegelan dibatalkan, Paguyuban Pedagang Ruko Delimas tidak lengah. Mereka menyiagakan 500 orang untuk menghadapi kemungkinan tindakan pemerintah yang menurut mereka bisa datang sewaktu-waktu.
"Kalau menurut kami bicara batal tidak batal penyegelan itu bisa saja bentuk opini, tapi faktanya satu jam, dua jam bisa saja datang," kata Mardi Sijabat SH, kuasa hukum paguyuban, saat berada di lokasi.
"Kami standby. Kami sudah siapkan orang-orang kami 500 orang. Pokoknya yang melanggar hukum siapapun itu, kami sangat menghormati Bupati... Tapi kalau caranya seperti ini, kami keberatan dan siap melakukan perlawanan. Perlawanan itu berdasarkan aturan hukum, kami berargumen hukum," tambah Mardi.
Langkah hukum dan ancaman lapor polisi
Mardi menegaskan paguyuban telah menempuh jalur hukum. Mereka mengajukan aspirasi ke pengadilan dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2026/PN Lbp, dan menyatakan proses hukum masih berjalan di Pengadilan Negeri Lubukpakam.
Ia juga memperingatkan, jika Pemkab melakukan pemaksaan pengosongan atau pengeluaran barang secara paksa, paguyuban akan melapor ke kepolisian karena menilai tindakan itu melanggar hukum.
Pemkab: beberapa pedagang sudah membayar, tawarkan opsi HGB
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Deliserdang, Hesron Girsang, menyatakan pembatalan penyegelan terjadi karena ada pedagang yang melakukan pembayaran sewa pada hari yang sama.
"Banyak yang melakukan pembayaran hari ini. Sudah ada tiga yang koordinasi," kata Hesron.
Dia menjelaskan Pemkab saat ini menghimpun data pembayaran sebelum menjadwalkan ulang tindakan administratif. Pendekatan persuasif menjadi pilihan jika pedagang bersedia memenuhi kewajiban sewa.
Selain opsi sewa, menurut Hesron, Pemkab juga membuka kemungkinan pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) melalui BPN. Dua opsi itu disampaikan sebagai alternatif, karena status aset tetap menjadi milik Pemkab.
Sengketa HGB dan tuntutan pedagang
Perbedaan interpretasi terkait opsi sewa atau perpanjangan HGB memicu keberatan pedagang. Gugatan di PN Lubukpakam meminta Pemkab memberikan rekomendasi dan perpanjangan sertifikat HGB selama 20 dan 30 tahun sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 bagi 45 ruko milik para penggugat.
Sementara itu, Pemkab memilih mengumpulkan data akhir pembayaran dan meminta pendataan ulang sebelum mengambil keputusan lanjutan. Jika upaya persuasif gagal, tindakan administratif seperti penyegelan atau pengosongan kembali mungkin dijadwalkan.
Kasus ini masih bergerak di ranah hukum, sehingga perkembangan berikutnya bergantung pada hasil proses di pengadilan dan keputusan administrasi Pemkab Deliserdang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...