Nasional

Komisi VI DPR Tekankan Peran BUMN Perkuat Ekosistem Maritim

Bagikan:
Rapat kerja Komisi VI DPR dengan BUMN maritim di Pelindo Surabaya

Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun ekosistem maritim yang kompetitif. Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jumat, 24 Juli 2026. Tujuan utama adalah meningkatkan daya saing sektor maritim melalui dukungan transportasi laut, pelabuhan modern, dan industri galangan kapal.

Garis besar rekomendasi Komisi VI

Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan ekosistem maritim yang kuat mengingat posisi negara sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Penguatan infrastruktur dan kapasitas industri menjadi fokus utama kunjungan tersebut. Selain itu, konsolidasi antar-BUMN dinilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan efisiensi sektor.

"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing,"

Dalam paparan dan dialog di lokasi, Komisi VI menekankan beberapa prioritas yang harus didorong secara bersamaan. Prioritas itu meliputi pengembangan transportasi laut, modernisasi pelabuhan, serta peningkatan daya saing industri galangan kapal.

Konsolidasi BUMN dan dukungan investasi

Menurut Anggia, konsolidasi antar-BUMN menjadi kunci dalam memperkuat industri maritim nasional. Komisi VI menyoroti peran PT PAL Indonesia yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas galangan kapal dalam negeri. Selain itu, dukungan investasi dari Danantara Indonesia diharapkan meningkatkan kemandirian dan daya saing industri terkait.

Dampak dan prospek

Penguatan BUMN dan konsolidasi diharapkan mendorong ekosistem maritim yang terintegrasi. Dampaknya mencakup peningkatan efisiensi logistik, penurunan ketergantungan pada impor kapal, dan perluasan lapangan kerja di daerah pelabuhan. Realisasi program ini bergantung pada koordinasi antar-institusi dan alokasi investasi yang tepat.

Langkah selanjutnya

Komisi VI akan memantau tindak lanjut rekomendasi setelah kunjungan kerja. Fokus pengawasan termasuk implementasi konsolidasi BUMN, realisasi investasi, serta modernisasi fasilitas pelabuhan dan galangan kapal. Pemantauan ini penting untuk memastikan target peningkatan daya saing tercapai.

Ringkasan: Penguatan peran BUMN dan konsolidasi antar-entitas menjadi strategi utama Komisi VI untuk memperkuat ekosistem maritim nasional, dengan penekanan pada PT PAL dan dukungan investasi Danantara.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait