15 dari 17 Paket Pengadaan Simeulue Dieksekusi lewat e-katalog
Pemerintah Kabupaten Simeulue telah mulai mengeksekusi 15 dari 17 paket pengadaan barang dan jasa yang berjalan melalui e-katalog. Informasi itu disampaikan Kepala Bagian UKPBJ Kabupaten Simeulue, Tamsil Amin, Jumat (7/8). Dua paket lain masih tertahan karena dokumen masih dalam proses evaluasi perbaikan.
Perkembangan paket pengadaan
Tamsil menyatakan sebagian paket bahkan sudah memasuki tahap kontrak. Namun, ia belum menerima data rinci dari setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) soal status kontrak secara keseluruhan.
Untuk saat ini, dari 17 paket yang masuk melalui e-katalog, 15 sudah mulai dilaksanakan. Sementara dua paket belum, karena ada perbaikan dokumen.
Menurut penjelasan, awalnya terdapat 20 paket kegiatan yang direncanakan bersumber dari beberapa pos anggaran, seperti APBK, DAK, dan DOKA. Namun hanya 17 paket yang dilanjutkan ke proses melalui e-katalog.
Alasan beralih ke e-purchasing
Awalnya paket-paket tersebut direncanakan melalui proses tender. Tetapi keterbatasan personel Kelompok Kerja (Pokja) membuat mekanisme diganti. Opsi yang dipilih adalah e-purchasing dengan metode mini kompetisi untuk mempercepat proses pengadaan.
Paket dibatalkan dan pengalihan anggaran
Tiga paket di Dinas Pendidikan batal dilanjutkan. Kegiatan serupa sudah tertampung dalam program revitalisasi sekolah yang dibiayai APBN, sehingga tidak perlu digandakan.
Karena tiga kegiatan tersebut sudah dilaksanakan APBN, jadi anggarannya digeser ke APBK Perubahan untuk sekolah yang belum mendapatkan revitalisasi.
Sahirman, Kepala Dinas Pendidikan Simeulue, mengonfirmasi bahwa total anggaran kurang dari Rp2 miliar untuk ketiga kegiatan itu akan dipindahkan ke APBK Perubahan 2026. Dana tersebut diarahkan ke sekolah-sekolah yang belum menerima program revitalisasi dari pusat.
Ringkasan angka
- 20 paket awal direncanakan.
- 17 paket dilanjutkan melalui e-katalog.
- 15 paket sudah mulai dilaksanakan dan sebagian sudah berkontrak.
- 2 paket masih dalam evaluasi perbaikan dokumen.
- 3 paket Dinas Pendidikan dibatalkan karena ditangani APBN.
Ke depan, UKPBJ dan SKPK diharapkan mempercepat penyelesaian perbaikan dokumen agar dua paket yang tertunda segera bisa dieksekusi. Pemantauan kontrak dan penyerapan anggaran juga penting untuk memastikan target pelaksanaan kegiatan terpenuhi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Sertijab Polres Simalungun: Enam Pejabat Dimutasi 19 November
Kapolres Simalungun pimpin serah terima jabatan enam pejabat di Pamatangraya pada 19 November 2026; mutasi b...
UMP Sumut 2027 Ditetapkan Rp3,41 Juta, Naik 5,61%
Gubernur Sumut tetapkan UMP 2027 Rp3.410.000, naik 5,61%; rekomendasi UMK/UMSK diminta paling lambat 25 Nove...
Ditjenpas Sumut Gelar Razia Dadakan di Lapas dan Rutan Medan
Kanwil Ditjenpas Sumut menggelar razia mendadak di Lapas dan Rutan Kelas I Medan pada 19 November untuk memb...
Pemprov Sumut Dorong ASN Manfaatkan AI, Tapi Waspadai Risiko
Pemprov Sumut mendorong ASN gunakan AI untuk efisiensi kerja, namun mengingatkan potensi kesalahan, bias, da...
Polres Binjai Tangkap Tersangka TPPO yang Eksploitasi Anak
Polres Binjai menangkap SMD (41) terkait dugaan eksploitasi anak; tersangka ditangkap 19 November dan dijera...
Polres Humbahas Gelar Olahraga Jasmani Rutin untuk Tingkatkan Kebugaran
Polres Humbahas menggelar olahraga jasmani rutin pada 20 November untuk menjaga kebugaran, mempererat solida...