15 dari 17 Paket Pengadaan Simeulue Dieksekusi lewat e-katalog

Pemerintah Kabupaten Simeulue telah mulai mengeksekusi 15 dari 17 paket pengadaan barang dan jasa yang berjalan melalui e-katalog. Informasi itu disampaikan Kepala Bagian UKPBJ Kabupaten Simeulue, Tamsil Amin, Jumat (7/8). Dua paket lain masih tertahan karena dokumen masih dalam proses evaluasi perbaikan.

Perkembangan paket pengadaan

Tamsil menyatakan sebagian paket bahkan sudah memasuki tahap kontrak. Namun, ia belum menerima data rinci dari setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) soal status kontrak secara keseluruhan.

Untuk saat ini, dari 17 paket yang masuk melalui e-katalog, 15 sudah mulai dilaksanakan. Sementara dua paket belum, karena ada perbaikan dokumen.

Menurut penjelasan, awalnya terdapat 20 paket kegiatan yang direncanakan bersumber dari beberapa pos anggaran, seperti APBK, DAK, dan DOKA. Namun hanya 17 paket yang dilanjutkan ke proses melalui e-katalog.

Alasan beralih ke e-purchasing

Awalnya paket-paket tersebut direncanakan melalui proses tender. Tetapi keterbatasan personel Kelompok Kerja (Pokja) membuat mekanisme diganti. Opsi yang dipilih adalah e-purchasing dengan metode mini kompetisi untuk mempercepat proses pengadaan.

Paket dibatalkan dan pengalihan anggaran

Tiga paket di Dinas Pendidikan batal dilanjutkan. Kegiatan serupa sudah tertampung dalam program revitalisasi sekolah yang dibiayai APBN, sehingga tidak perlu digandakan.

Karena tiga kegiatan tersebut sudah dilaksanakan APBN, jadi anggarannya digeser ke APBK Perubahan untuk sekolah yang belum mendapatkan revitalisasi.

Sahirman, Kepala Dinas Pendidikan Simeulue, mengonfirmasi bahwa total anggaran kurang dari Rp2 miliar untuk ketiga kegiatan itu akan dipindahkan ke APBK Perubahan 2026. Dana tersebut diarahkan ke sekolah-sekolah yang belum menerima program revitalisasi dari pusat.

Ringkasan angka

• 20 paket awal direncanakan.
• 17 paket dilanjutkan melalui e-katalog.
• 15 paket sudah mulai dilaksanakan dan sebagian sudah berkontrak.
• 2 paket masih dalam evaluasi perbaikan dokumen.
• 3 paket Dinas Pendidikan dibatalkan karena ditangani APBN.

Ke depan, UKPBJ dan SKPK diharapkan mempercepat penyelesaian perbaikan dokumen agar dua paket yang tertunda segera bisa dieksekusi. Pemantauan kontrak dan penyerapan anggaran juga penting untuk memastikan target pelaksanaan kegiatan terpenuhi.