Penertiban Tambang Ilegal di Dairi, 47 Titik Kamp Dimusnahkan
SIDIKALANG — Tim gabungan Forkopimda yang dipimpin Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan, melakukan penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Hutan Lindung Desa Kuta Usang dan Desa Lingga Raja II, Kecamatan Pegagan Hilir, Jumat (31/7). Operasi bertujuan menghentikan kegiatan ilegal dan mencegah kerusakan lingkungan.
Operasi lapangan
Penertiban melibatkan sekitar 350 personel gabungan dari Kodim 0206 Dairi, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, hingga BPBD. Tim membagi diri menjadi dua kelompok kerja untuk menjangkau area yang berpemandangan terjal dan berbukit.
Meski medan berat, petugas berhasil menyisir sejumlah titik di hutan lindung. Sesampainya di lokasi, tidak ditemukan warga atau pelaku tambang yang masih beraktivitas.
Temuan dan pemusnahan barang bukti
Tim menemukan sejumlah fasilitas tambang yang ditinggalkan. Petugas mencatat ada 47 titik kamp atau mess yang berisikan peralatan tambang.
Beberapa alat yang ditemukan antara lain mesin dongfeng, mesin pompa air, dan mesin bor. Beberapa peralatan serta bangunan kamp kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar untuk menghilangkan fungsi operasionalnya.
Saat ini ada beberapa alat yang kami amankan yakni mesin bor. Kemudian kami juga menemukan mesin pompa air, dan mesin dongfeng. Namun mesin tersebut kami musnahkan bersama dengan mess atau camp
Koordinasi dan tindak lanjut
Polres Dairi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk mesin bor, untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Penertiban akan dilanjutkan dengan pendalaman informasi untuk mengungkap pelaku dan jaringan di balik kegiatan ini.
Untuk langkah lanjut, polisi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, serta pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH 15).
Kami akan tetap melakukan koordinasi dengan KPH 15 terkait temuan tersebut, dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara ilegal
Edukasi dan dampak lingkungan
Selain menertibkan fasilitas, tim gabungan juga memberikan edukasi kepada warga sekitar. Sosialisasi menekankan bahwa aktivitas tambang ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
Penertiban ini menandai langkah penegakan hukum dan perlindungan hutan lindung di Kabupaten Dairi. Pihak berwenang menyatakan akan terus mengawasi area rawan PETI dan menindak setiap temuan agar kegiatan ilegal tidak kembali beroperasi.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
DPRK Aceh Tenggara Sahkan Perubahan APBK 2026 Rp1,145 T
DPRK Aceh Tenggara mengesahkan Raqan Perubahan APBK 2026 senilai Rp1.145.689.513.010 setelah evaluasi Gubern...
DPRD Sumut Mendesak Penambahan Bed Rumah Sakit karena Antrean BPJS
Wakil Ketua DPRD Sumut mendesak penambahan bed rumah sakit karena antrean pasien rujukan BPJS dan distribusi...
Perkebunan Sawit Diduga Ilegal Kuasai Ratusan Hektare di Asahan
Ratusan hektare lahan APL di Desa Sei Dua Hulu, Asahan, diduga dialihfungsikan jadi perkebunan sawit; kepala...
Kak Na Tinjau Pengungsian Banjir di Trumon, Aceh Selatan
Ketua TP PKK Aceh meninjau posko pengungsian di Trumon 4 Nov 2026, menyerahkan bantuan logistik dan menyorot...
Sergai Revisi Perda untuk Perkuat Pengelolaan Aset Daerah
Pemkab Sergai ajukan revisi Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk perkuat administrasi, kepastian huku...
Gubernur Aceh Temui Presiden Prabowo Bahas Otsus dan Blang Padang
Gubernur Aceh Muzakir Manaf bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka 4/11 untuk membahas Dana Otsus, Blang...