DPRD Jatim Dorong Koordinasi untuk Pencegahan Kenakalan Remaja

Malang — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mendorong koordinasi lintas sektor untuk menangani kenakalan remaja yang semakin kompleks, khususnya di era digital dan kecerdasan buatan. Pernyataan ini disampaikan saat sosialisasi Penguatan Karakter dan Ketahanan Remaja di Era Digital dan AI di Malang, Selasa (22/9/2026), dengan fokus pada peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) serta perlunya wadah aman untuk pelaporan kasus di sekolah.

Dorongan koordinasi Dinas Pendidikan dan DP3A

Sri Untari menyatakan DPRD Jatim akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menyatukan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Tujuannya membangun mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang jelas sehingga guru BK tidak bekerja sendirian.

"Kita tidak bisa membebankan persoalan ini hanya kepada sekolah. Harus ada sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat,"

Temuan guru BK: akademik, mental, dan perilaku berisiko

Berdasarkan laporan guru BK yang disampaikan pada kegiatan tersebut, masalah yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perilaku, tetapi juga capaian akademik dan kesehatan mental. Sri Untari menyoroti data Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang menunjukkan rendahnya capaian matematika pelajar di Jatim.

"Contoh, kemampuan matematika anak SMA di Jatim dari data terbaru hanya 42 sekian, SMP cuma 40 sekian. Sisi akademik kurang, lalu dari sisi mental makin banyak yang depresi,"

Selain itu, guru BK menemukan isu seperti seks berisiko dan HIV/AIDS, pernikahan dini, serta penyalahgunaan gawai yang berujung pada judi online dan pornografi.

Mekanisme dukungan bagi guru BK

Sri Untari menekankan pentingnya wadah aman bagi guru BK untuk melaporkan temuan tanpa khawatir perkara menjadi beban sekolah atau diri mereka sendiri. Mekanisme ini diharapkan melibatkan tenaga psikologi dan kesehatan sesuai kebutuhan anak.

"Kita akan koordinasi dengan Sekda untuk menyatukan Dinas Pendidikan dan DP3A. Guru BK harus punya wadah yang aman untuk melaporkan dan menangani temuan kasus di sekolah,"

Peran keluarga, desa, dan teknologi

Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika aktif memberikan edukasi digital, terutama di desa dan wilayah pesisir, karena masih ada kesenjangan pemahaman antara orang tua dan anak.

"Orang tua di daerah pedesaan atau pesisir harus diedukasi agar paham bahaya scrolling tanpa batas yang dilakukan anak-anak mereka,"

Sri Untari mendorong penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPA) di tingkat RT/RW, yang melibatkan psikolog dan tenaga medis. Grup WhatsApp RT/RW disebutnya bisa dipakai untuk edukasi parenting positif secara berkala.

Pendidikan yang edukatif dan teladan dewasa

Penanganan menurut Sri Untari sebaiknya edukatif, bukan semata hukuman. Ia menilai pendidikan harus mendorong asesmen lokal untuk memetakan masalah di sekolah serta keteladanan orang dewasa sebagai bagian dari pembelajaran moral.

"Pendidikan tidak hanya soal menyampaikan apa yang boleh dan tidak boleh. Anak-anak juga membutuhkan contoh dari orang dewasa di sekitarnya,"

Dengan sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, Sri Untari berharap perlindungan dan ketahanan remaja di Jatim dapat diperkuat menghadapi tantangan era digital dan AI.