Marak Penangkapan Ikan Ilegal, DPR Ingatkan Potensi Ekonomi Biru Rp3.000 Triliun

DPRpotensi ekonomi biru Indonesia senilai Rp3.000 triliun. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR, Riyono Caping, saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026. Ia mengingatkan bahwa kebocoran sumber daya laut akibat illegal fishing berpotensi memangkas penerimaan negara dan menggerus pembiayaan sektor maritim.

Ancaman terhadap APBN dan nilai ekonomi

Riyono menegaskan potensi nilai maritim Indonesia sangat besar, setara dengan APBN tahunan. Namun praktik penangkapan ikan ilegal menyebabkan kerugian besar. Menurutnya, kehilangan akibat praktik itu dapat mencapai Rp300 triliun per tahun.

"Potensi ekonomi biru maritim kita senilai Rp3.000 triliun lebih, minimal setara dengan APBN dalam satu tahun. Kehilangan akibat illegal fishing bisa mencapai Rp300 triliun,"

Ia menambahkan bahwa jika sumber daya laut dapat dilindungi selama lima tahun, negara bisa menjaga sekitar Rp1.500 triliun. Dana tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat infrastruktur dan pelayanan bagi sektor kelautan.

Usulan penguatan pengawasan laut

Untuk menanggulangi masalah itu, Riyono mengusulkan penguatan pengawasan berbasis kearifan lokal dan teknologi. Salah satu langkah yang disarankan adalah mengoptimalkan peran Pokwasmas (Kelompok Pengawas Masyarakat) untuk patroli preventif di perairan terdekat.

"Pengawasan terhadap illegal fishing harus berbasis teknologi tinggi, mulai dari perangkat keras berupa kapal pengawas yang andal. Sumber daya manusia yang terlatih, peta pengawasan real time, laporan pelanggaran berbasis satelit, kecepatan tindakan pelanggaran dengan big data,"

Riyono menekankan cakupan pengawasan preventif pada jarak 0-4 mil serta perlunya kapal pengawas, sistem pelaporan satelit, dan sumber daya manusia terlatih untuk menindak cepat pelanggaran.

Respons pemerintahan: investasi ekonomi biru

Presiden juga menyinggung isu ini dalam beberapa kesempatan. Dalam pidato sebelumnya, Presiden menyatakan komitmen investasi besar untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan demi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

"Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan,"

Presiden menambahkan bahwa pengembangan blue economy akan dimulai dengan memperkuat akses nelayan terhadap sarana dan prasarana. Target yang disebutkan antara lain operasionalnya 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang tahun berjalan, serta rencana pembangunan 1.000 kampung nelayan tambahan pada tahun berikutnya.

"Kita harus bersyukur, dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,"

"Tahun depan, kita akan bangun lagi 1.000 KNMP, dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000,"

Implikasi dan langkah ke depan

Gabungan tekanan dari DPR dan komitmen pemerintah menunjukkan fokus yang meningkat pada perlindungan sumber daya kelautan. Implementasi teknologi pengawasan, pemberdayaan komunitas pesisir, dan investasi infrastruktur menjadi kunci untuk menahan kerugian ekonomi akibat illegal fishing. Keberhasilan langkah ini akan menentukan seberapa besar potensi ekonomi biru bisa dinikmati masyarakat Indonesia.