PKS: Penanggulangan Kemiskinan Medan Belum Tuntas, Harga Ayam Melonjak

Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kota Medan menilai upaya penanggulangan kemiskinan masih menghadapi persoalan mendasar terkait pemenuhan hak dasar dan ketepatan sasaran program. Pernyataan itu disampaikan saat pembahasan Ranperda perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Gedung DPRD, Senin (7/9).

Masalah mendasar dalam strategi penanggulangan kemiskinan

Juru Bicara Fraksi PKS, Zulham Efendi, menyampaikan bahwa tantangan tidak semata ekonomi. Menurutnya, indikator kemiskinan juga berkaitan dengan akses layanan dasar dan akurasi data penerima manfaat.

Rapat paripurna tersebut memfokuskan diskusi pada perubahan regulasi untuk meningkatkan efektivitas intervensi masyarakat miskin. Fraksi PKS meminta evaluasi menyeluruh terhadap program yang berjalan agar bantuan tepat sasaran.

Harga ayam potong tekan daya beli

Anggota DPRD Kota Medan Ahmad Afandi Harahap menyoroti lonjakan harga kebutuhan pokok. Ia mengkhawatirkan dampaknya terhadap pemenuhan gizi keluarga, mengingat ayam masih menjadi sumber protein utama bagi banyak warga.

Yang kita soroti bukan hanya kenaikan harga sembako secara umum, tetapi juga harga ayam potong mencapai Rp60.000, yang kenaikannya sangat drastis. Ini tentu sangat membebani masyarakat. Ayam merupakan kebutuhan pangan yang cukup banyak dikonsumsi warga.

Afandi menyebutkan angka Rp60.000 per kilogram sebagai titik perhatian. Lonjakan harga ini, kata dia, berpotensi memperburuk kerentanan ekonomi rumah tangga dan menuntut respons kebijakan cepat dari pemerintah kota.

Austin Tumengkol deklarasi maju Ketua PWI Sumut

Pemimpin redaksi Harian Waspada dan Waspada Online, Austin Tumengkol, menyatakan kesiapan maju sebagai calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara untuk periode 2026-2031. Deklarasi itu disampaikan di hadapan pimpinan dan jajaran redaksi di Medan.

Austin meminta dukungan penuh dari kolega dan keluarga besar media untuk menghadapi proses konferensi yang dijadwalkan akhir November mendatang. Langkah ini memicu perbincangan internal organisasi pers di daerah.

Implikasi dan langkah ke depan

Diskusi Ranperda dan sorotan terhadap kenaikan harga sembako menempatkan isu kemiskinan dan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas bagi DPRD dan pemerintah kota. Perubahan Perda diharapkan memuat mekanisme penanggulangan yang lebih responsif dan akurat.

Selanjutnya, DPRD dan Pemkot diperkirakan akan melanjutkan pembahasan teknis terkait revisi aturan, sementara pemantauan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian publik menjelang akhir tahun.