Ansari Dorong Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi di Pamekasan

Pamekasan — Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dapil Madura, Hj. Ansari, menggelar reses dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Gladak Anyar, Sabtu (19/9/2026). Kegiatan itu fokus pada kebutuhan pemutakhiran data sosial ekonomi warga, khususnya data desil, yang dianggap belum mencerminkan kondisi sebenarnya.

Keluhan masyarakat soal data sosial ekonomi

Masyarakat peserta reses menyampaikan bahwa data sosial ekonomi yang tercatat tidak selalu sesuai kondisi lapangan. Ketidaksesuaian itu bisa memengaruhi akses terhadap program bantuan dan layanan publik.

Ansari menegaskan pentingnya memperbarui data agar penerima manfaat program pemerintah ditetapkan berdasarkan informasi yang akurat. Ia meminta warga aktif memeriksa dan melaporkan bila menemukan perbedaan antara data di sistem dan kondisi riil keluarga mereka.

Pentingnya peran warga dalam pemutakhiran data

Menurut Ansari, pemerintah perlu melakukan verifikasi dan pemutakhiran, namun keterlibatan masyarakat sama pentingnya. Aspirasi yang diterima saat reses menjadi bahan untuk mendorong perbaikan data di tingkat daerah.

“Jangan hanya menunggu. Masyarakat juga perlu mengecek data desilnya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, harus disampaikan untuk dilakukan pemutakhiran,” ujar Ansari.

Imbauan mengenai keamanan dokumen kependudukan

Selain soal data desil, Ansari mengingatkan warga agar berhati-hati menggunakan dokumen kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia menekankan bahwa KTP merupakan identitas pribadi yang tidak boleh diserahkan sembarangan karena dapat disalahgunakan.

“KTP itu identitas pribadi. Jangan mudah dipinjamkan atau diberikan kepada orang lain. Kita harus berhati-hati karena data kependudukan bisa digunakan untuk berbagai keperluan,” tambahnya.

Langkah lanjutan dan harapan

Ansari mengimbau warga untuk menempuh mekanisme pembaruan yang tersedia bila menemukan ketidaksesuaian data. Ia menekankan bahwa data yang akurat akan membantu pelaksanaan program pemerintah sesuai kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan sinergi antara warga dan pemerintah dalam verifikasi serta pemutakhiran data, diharapkan basis data sosial ekonomi akan lebih valid dan kebijakan publik menjadi lebih tepat sasaran.